Berikut Cara Pemerintah Hadapi Pemulihan Ekonomi Global

limapagi.com | Nasional | Published at 05/05/2021 04:30
Berikut Cara Pemerintah Hadapi Pemulihan Ekonomi Global

LIMAPAGI – Seluruh dunia sedang berupaya keras untuk memulihkan perekonomian yang terpukul akibat adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut rupanya bisa membahayakan Indonesia. Terlebih, harga komoditas akan melonjak. Sementara itu, pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Untuk mengetahui dampak pemulihan ekonomi negara besar terhadap Indonesia dan cara pemerintah mendorong pemulihan ekonomi nasional, berikut Limapagi.com merangkumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kalau pemulihan ekonomi dari negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat kuat. Kondisi tersebut kerap disebut dengan istilah commodity boom .

“Ini seperti yang terjadi pada 2009 di mana akan memunculkan bom komoditas yang mungkin harus diantisipasi antara positif maupun negatifnya,” ucap Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021.

Disparitas Pemulihan Ekonomi Dunia

Ia menambahkan, disparitas pemulihan ekonomi dunia juga akan menyebabkan perubahan atau dinamika antar negara, termasuk dari sisi stimulus maupun kemampuan untuk memperoleh vaksin.

Lebih lanjut, perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju juga akan menimbulkan spillover dalam bentuk inflasi, suku bunga global, kemudian berujung kepada volatilitas nilai tukar dan capital flo w.

Kasus Covid-19

Sri Mulyani mengungkapkan, risiko pandemi Covid-19 ke depan masih tinggi, bahkan kasus global saat ini sudah di atas 800 ribu per hari. Ditambah lagi munculnya varian baru yang mungkin akan menimbulkan komplikasi dalam penanganan Covid-19.

Ada pula gelombang baru kasus Covid-19 bermunculan di berbagai negara seperti India, Brasil, Chili, Turki, dan beberapa negara Eropa.

“Pada saat yang sama meski program vaksinasi dimulai di seluruh dunia namun aksesnya tidak merata,” ujarnya.

Kondisi Domestik

Di Indonesia sendiri, kata Sri Mulyani, faktor eksternal dan domestik sangat memengaruhi kondisi pemulihan ekonomi di tahun ini maupun tahun depan. Hal ini tentunya akan memengaruhi desain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Inilah yang menjadi tantangan di tahun 2022, kita perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus memulihkan kembali kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam dua tahun berturut-turut menghadapi pandemi,” kata Sri Mulyani.

Pemulihan Ekonomi Domestik

Terkait dengan pemulihan ekonomi domestik, Sri Mulyani mengakui bila masih belum merata antar sektor maupun antar daerah.

“Untuk sektor industri keuangan kita harus terus dijaga karena mereka masih di dalam posisi untuk mendukung pemulihan, namun mereka juga melihat adanya kinerja dari sektor usaha yang perlu untuk diwaspadai,” ujar dia.

Terakhir, ditambahkan dia, adanya perubahan teknologi digital dan perubahan iklim turut berpengaruh pada dinamika outlook ekonomi serta keuangan negara.

Sinergitas dan Koordinasi

Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kelembagaan antar pusat dan daerah menjadi suatu keharusan. Pemerintah akan menggunakan seluruh kebijakan secara berimbang. Dari sisi APBN akan terukur dan terarah, disertai azas kehati-hatian.

“Setelah 2 tahun berturut-turut kita menggunakan APBN secara extraordinary namun juga dari sisi APBD keuangan daerah harus juga turut berpartisipasi mendorong pemulihan ekonomi dan sinkron dengan arah yang dilakukan pemerintah pusat,” ujar dia.

Karena kalau tidak, kata Sri Mulyani, bisa saja APBN di pusat melakukan arah untuk menuju countercyclical , sementara di daerah arahnya justru tidak sesuai keinginan pusat.

“Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN kita ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Reformasi Struktural

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai apabila reformasi struktural dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak didorong oleh investasi dan ekspor. Untuk diketahui, rencana kerja pemerintah di tahun 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Presiden sudah menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, pemerintah melakukan percepatan, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong daya beli masyarakat.

“Ini merupakan suatu pertumbuhan yang lebih sehat, dibandingkan apabila hanya tergantung kepada konsumsi dan APBN,” kata dia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021.

Dampak Reformasi Struktural

Dari reformasi struktural itu, menurut Sri Mulyani, investasi, ekspor, daya saing, serta produktivitas akan terdongkrak.

“Kita akan melihat komposisi agregat demand yang diberikan akan lebih banyak berasal dari investasi dan ekspor,” imbuhnya.

Target Pertumbuhan Ekonomi 2022

Sri Mulyani menuturkan pada tahun 2022 dengan target pertumbuhan ekonomi antara 5,2 persen hingga 5,8 persen maka akan mendorong reformasi investasi untuk tumbuh.

“Kalau pertumbuhan ekonomi 5,2 persen adalah business as usual , 5,8 persen apabila kita dapat mendorong reformasi yang terjemahan investasi tumbuh lebih tinggi di atas 6,5 persen atau 6,6 persen dan ekspor tumbuh 7 persen. Seterusnya untuk tahun 2023, momentum investasi dan ekspor, akan makin tinggi pertumbuhannya seiring reformasi yang kami lakukan,” jelas dia

Tahun 2022, dilanjutkan Sri Mulyani, sangat menentukan pondasi dan konsolidasi. Selain itu, peran teknologi dan mindset untuk terus melakukan perencanaan dan perubahan dengan berbagai perubahan yang dihadapi termasuk teknologi digital.

“Saya berharap semua anggaran dan dukungan APBN dalam membangun human capital akan dibarengi reformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial secara komprehensif,” ujar dia.

Artikel Asli