Peringati Hari Kartini, Jaringan OBR Indonesia Solidarity Minta RUU PKS Segera Disahkan

Nasional | ayosemarang | Published at Kamis, 22 April 2021 - 11:01
Peringati Hari Kartini, Jaringan OBR Indonesia Solidarity Minta RUU PKS Segera Disahkan

SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM -- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Rabu 21 April 2021, Jaringan One Billion Rising (OBR) Indonesia Solidarity menggelar diskusi mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di kampus-kampus Indonesia yang belakangan masih sering terjadi.

Diskusi yang digelar lewat zoom itu bertajuk “Memaknai Perjuangan Kartini Milenial; Sebuah Diskusi Tentang Kekerasan Seksual di Kampus”.

Dalam diskusi ini hadir narasumber dari berbagai bidang seperti  Siti Aminah dari Komisioner Komnas Perempuan, Susi Susanti dari Save Our Sister, Arisya Dinda dari Front Aksi Mahasiswa dan Adinda daro Abstraksi Cirebon.

Citra Ayu Kurniawati selaku koordinator di acara ini mengungkapkan jika sebagaimana Kartini, perempuan masa kini juga berhak mendapatkan akses pendidikan untuk menuntut ilmu dengan leluasa dan setara. Namun semua itu menjadi terkendala tatkala isu pelecehan seksual di lingkungan kampus makin banyak terjadi.

“Sudah banyak data yang memperkuat kasus ini. Hal ini bukan mitos belaka lagi,” terangnya, dalam keterangann diterima Ayosemarang, Kamis, 22 April 2021.

AYO BACA : Marak Kekerasan Seksual, Menteri PPPA Minta DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas

Citra memaparkan data dari publikasi bersama yang dilakukan oleh Tirto.id dengan judul #namabaikkampus yang mencatat testimoni 174 korban kekerasan seksual yang tersebar di 76 kampus Indonesia.

Data tersebut menyebutkan bahwa 129 penyintas mahasiswi pernah dilecehkan; 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual; dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan.

Mewakili diskusi ini semua tentunya Citra ingin Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk segera disahkan untuk melindungi tidak hanya mahasiswi tapi juga banyak perempuan lainnya.

Selain itu menurutnya institusi Pendidikan pun seharusnya memiliki Standar Prosedur Operasional untuk memberikan perlindungan terhadap civitas akademika.

Kemudian dalam diskusi tersebut Arisya Dinda menyebut jika organisasi bisa jadi jalan keluar bagi mahasiswi. Maksudnya mahasiswi bisa menggalang solidaritas akan kesadaran kolektif.

AYO BACA : Bantu Seniman Dikala Pandemi, Panggung Kahanan Tur 6 Kota

“Maka dari itu dengan organisasi perempuan bisa saling bekerja sama untuk menghapus sistem yang menindas,” terangnya.

Sementara Siti Aminah dari Komisioner Komnas Perempuan menyarankan agar kampus sadar diri dengan permasalahan ini dan membuat kebijakan yang tegas seperti memberi sanksi kepada pelaku dan melindungi penyintas.

Kemudian dia juga menyarankan bagi setiap kampus untuk membuat posko pengaduan dan membuat SOP untuk mengantisipasi dan memutus rantai pelecehan seksual.

“Semua upaya ini akan lebih lengkap lagi jika RUU PKS. Maka dari itu kita semua harus terus mendesak,” tambah Siti Aminah.

AYO BACA : Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Jurnalis di Jateng Desak Pengesahan RUU PKS

Artikel Asli