Warga TVM Jalani Sidang Pengalihan Fungsi Lahan

Nasional | inilah.com | Published at Kamis, 22 April 2021 - 07:20
Warga TVM Jalani Sidang Pengalihan Fungsi Lahan

INILAHCOM,  Jakarta - Sidang gugatan pengalihan fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kompleks Taman Villa Meruya (TVM) memasuki tahap kedua, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (20/4/2021) lalu.Kuasa Hukum Warga TVM yang mendukung pembangunan Masjid At Tabayyun sesuai site plan, Hartono mengatakan persoalan alih fungsi lahan tersebut hakikatnya merupakan persoalan alih fungsi namun oleh segelintir kelompok tidak bertanggung jawab digiring ke isu SARA.“Saya tegaskan bahwa permasalahan ini bukan merupakan isu agama karena seluruh warga yang keberatan dan memberikan kuasa kepada kami terdiri dari berbagai agama dan latar belakang termasuk warga yang beragama Muslim," ujar Hartono, Kamis (22/4/2021) dalam keterangan tertulisnya.Ia meminta oknum tersebut tidak menggiring permasalahan ini sebagai isu agama. Pasalnya tidak peduli rumah ibadah agama manapun jika didirikan di atas lahan RTH/PHT yang tidak sesuai peruntukannya, maka pihaknya tetap akan mengambil langkah hukum."Saya sangat menyayangkan pernyataan pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun yang menyatakan bahwa warga Taman Villa Meruya yang keberatan pengalihfungsian RTH menjadi rumah ibadah adalah warga non-muslim," tambah Hartono.Hartono menjelaskan bahwa ijin persetujuan pengalihfungsian lahan RTH unprosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Unprosedural yang dimaksud di sini adalah pembangunan rumah ibadah di lahan RTH tidak mendapatkan dukungan dari warga Taman Villa Meruya."Lalu warga mana yang memberikan persetujuan? Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 pembangunan rumah ibadat harus memperoleh dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang berdomisili dalam radius 500 meter dari lokasi pembangunan rumah ibadat," ungkap Hartono."Saya tegaskan 500 meter ya, itu artinya warga sekitar ya bukan warga diluar perumahan Taman Villa Meruya," tegasnya.Rencana pembangunan rumah ibadah di atas lahan RTH/PHT bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya:1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20072. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 20203. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20074. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 20125. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 20146. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2015Dimana kesemua peraturan perundang-undangan tersebut menekankan bahwa lahan RTH tidak dapat dialihfungsikan.Sementara itu, kuasa hukum warga TVM yang mendukung pembangunan tempat ibadah sesuai site plan lainnya, Siti Zulfa menyebutkan substansi gugatan yang pihaknya lakukan ke PTUN dari aspek hukum izin-izin nya tidak ada kaitan dengan SARA."Kita cermati ada syarat administratif dan prosedur sesuai UU peraturan, yang berlaku yang mereka langkahi. Jadi somasi lebih ke arah aspek hukum tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 9 peraturan perundang-undangan dan ada 4 asas umum pemerintahan yang mereka langgar," ujar Siti Zulfa.Dalam pembangunan tempat ibadah di RTH tersebut dikatannya bahkan sampai menebang 5 pohon tanpa izin. Siti Zulfa menyebutkan bahwa kuasa hukum sudah mendapatkan persetujuan dari warga Taman Villa Meruya."Kita bertindak dengan legal standing, berupa tanda tangan. Ada identitas warga baik fotokopi KTP dari sebanyak 359 warga Taman Villa Meruya dari berbagai agama," tambah Siti Zulfa.Sementara itu, kuasa hukum lainnya Titin Siburian menyebutkan persoalan yang ada di Taman Villa Meruya pada hakikatnya warga setuju dengan pembangunan Masjid namun harus sesuai site plan dari developer yang sudah disahkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya."Yang perlu kita luruskan ini adalah murni isu hukum dan lingkungan. Pada hakikatnya warga sangat setuju dengan pendirian Masjid di Taman Villa Meruya namun harus sesuai site plan. Karena berdasarkan site plan yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya itu site plannya ada di Blok B, sementara mereka untuk mendirikan rumah ibadah berada di Ruang Terbuka Hijau," kata Titin Siburian.Ia menyebutkan saat ini RTH di Jakarta tidak sampai 10% dan amat menyayangkan apabila RTH di Taman Villa Meruya dialih fungsikan menjadi tempat ibadah."Beda cerita misalkan di Taman Villa Meruya tidak diberikan lahan untuk tempat ibadah itu beda ceritanya. Tapi ini oleh developer sudah disediakan lahan untuk tempat ibadah (Masjid) di samping Sanjon. Tapi kenapa ini malah dibangun di RTH. Ayolah kita fungsikan RTH sebagaimana fungsinya (fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi). Sebagaimana kita ketahui Jakarta kondisi lingkungan polusi dimana-mana, banjir setiap tahun, kalau RTH terus menerus dialih fungsikan, ya Jakarta bisa habis," tambah Titin Siburian.Titin Siburian menjelaskan terkait statement Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyebutkan tidak ada masalah terkait perizinan tempat ibadah di RTH Taman Villa Meruya yang dikeluarkan merupakan hal yang wajar."Itu wajar mereka berstatmen seperti itu, karena kita kan gugat SK (persetujuan pengalihfungsian RTH)-nya yang dikeluarkan mereka (Pemprov DKI Jakarta), jadi wajar mereka bilang tidak masalah. Tapi dari segi hukum yang kita research pengalihan RTH menjadi tempat ibadah atau apapun itu melanggar asas . Site plan Taman Villa Meruya sudah disahkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, tiba-tiba dari Gubernur itu mengalihfungsikan RTH, padahal developer sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya." pungkasnya.

Artikel Asli