Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bioskop Bisa Ditutup

Nasional | jawapos | Published at Senin, 05 April 2021 - 11:11
Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bioskop Bisa Ditutup

JawaPos.com – Lusi dan tiga rekannya tidak bisa langsung masuk ke studio bioskop. Dia tertahan di luar pintu kaca selama beberapa menit. Oleh satgas mandiri yang berdiri di depan pintu, mereka diminta untuk men-scan barcode terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat formulir online yang wajib diisi para pengunjung.

’’Silakan formulir online diisi dulu. Setelah itu, baru bisa masuk,’’ kata Ahmad Hasyim kemarin (4/4). Dia adalah sekuriti yang ditugasi sebagai anggota satgas mandiri bioskop XXI Premiere Tunjungan Plaza (TP) 5.

Formulir online itu disiapkan sebagai upaya penelusuran kontak calon pengunjung bioskop. Itu dilakukan dalam rangka pengendalian penularan Covid-19 di area teater. Menurut Hasyim, formulir online tersebut juga dibutuhkan pengelola sebagai data untuk mengetahui daya tampung studio. ’’Kami bisa tahu jumlah pengunjung dari pengisian formulir online ini,’’ ujarnya.

Sejak dibuka Jumat (2/4), operasional bioskop memang harus beradaptasi dengan sederet protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Itu dilakukan untuk memutus kemungkinan timbulnya penularan Covid-19 di area teater. Selain mengisi formulir online, pengunjung mesti melaksanakan prokes lain. Misalnya, menjaga jarak aman 1 meter saat antre membeli tiket, mengenakan masker, dan menyemprot kedua tangan dengan cairan hand sanitizer.

Setiap pengunjung juga menjalani pengecekan suhu tubuh. Mereka yang ketahuan punya suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius tidak diperkenankan masuk. Selain itu, pengunjung tidak boleh membawa makanan dan minuman di dalam teater. Makanan harus dititipkan di loker atau dimakan di lobi. Tujuannya, pengunjung tidak membuka masker di dalam studio. Ketentuan itu bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di semua bioskop.

Nah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun langsung memastikan semua prokes di bioskop dijalankan secara disiplin. Itu disampaikan saat menggelar sidak ke XXI Premiere Tunjungan Plaza bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Sabtu (3/4). Eri mengimbau pengelola untuk tegas menjalankan prokes. Jika ditemukan ada pengunjung yang lalai menerapkan prokes, dia meminta pengelola melalui satgas mandiri bertindak tegas. ’’Misalnya, ada pengunjung yang melepas masker, saya minta tolong betul untuk ditegur. Tolong dijaga prokesnya dengan baik,’’ imbuhnya.

Dia menuturkan, setiap bioskop yang buka dipastikan sudah melalui proses asesmen Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya. Para pengelola pun sudah menyanggupi untuk menjalankan prokes ketat untuk memutus rantai penularan Covid-19 di area studio. Nah, jika ada pengelola yang melanggar, tegas dia, pemkot tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas. Yaitu, berupa penutupan usaha bioskop sampai masa pandemi Covid-19 berakhir. ’’Kami sudah membuat surat pernyataan dan menandatanganinya. Maka, kalau ada yang melanggar, kami tutup sampai berakhirnya pandemi Covid-19,’’ tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya itu.

Dalam sidak tersebut, Eri merasa cukup senang. Sebab, semua prokes dijalankan pengelola bioskop. Mulai pelaksanaan prokes yang paling standar seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menyediakan hand sanitizer. Setiap ruang teater juga berisi 50 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Dia menyatakan bahwa pembukaan bioskop merupakan bagian dari keinginan bersama untuk memulihkan ekonomi Kota Pahlawan. Karena itu, Eri kembali meminta pengelola bioskop turut serta menekan laju persebaran Covid-19 dengan tetap menjaga prokes yang ketat. Dia optimistis semua pihak bergotong royong menjaga Surabaya agar segera terbebas dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, kegiatan pemulihan ekonomi juga berjalan bersamaan.

’’Kita semua saling menghargai sehingga kota kita jadi adem ayem perekonomiannya,’’ imbuh Eri.

Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi mengatakan, para pengelola bioskop harus menjalankan seabrek aturan prokes. Misalnya, melarang pengunjung membawa makanan dan minuman di dalam teater. Makanan harus dititipkan di loker atau dimakan di lobi. ’’Kalau mau makan kan pasti buka masker. Nah, buka masker di dalam teater nggak boleh,’’ katanya.

Tempat duduk juga. Pengelola gedung bioskop wajib mengatur kursi penonton dengan berselang-seling. Yaitu, satu kursi yang terisi akan diselingi dengan satu kursi kosong. Begitu seterusnya. Itu dilakukan untuk menghindari potensi sentuhan fisik dalam memutus rantai penularan Covid-19 di dalam area teater. Itulah yang membuat kapasitas di dalam bioskop berkurang setengahnya.

Penanggung jawab Movimax Betrix Sari menuturkan, pihaknya harus ekstrasabar menegakkan aturan itu. Pihaknya menugasi satgas mandiri untuk memelototi bagian dalam studio. Setiap pengunjung yang kedapatan melepas masker langsung ditegur. ’’Memang ada saja yang bandel. Banyak yang sudah kami tegur,’’ tuturnya.

Teguran, sambung Beatrix, juga diberikan kepada pengunjung yang duduk dengan tidak menjaga jarak. Pernah ada kejadian cukup unik saat tayang film Godzilla vs Kong Jumat lalu. Seorang anak berusia 7 tahun tiba-tiba menangis. Dia ingin duduk dekat dengan ibunya. Itu dipicu salah satu adegan dalam film yang membuatnya merasa agak takut. ’’Namun, setelah diberi pemahaman, si anak tetap duduk terpisah dari orang tuanya sampai selesai,’’ tuturnya, lalu tertawa.

Rancang SOP Khusus 19 Jenis Usaha

Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2021 sudah resmi berlaku. Sebagai tindak lanjut, pemkot menyiapkan standard operating procedure (SOP) khusus untuk 19 jenis usaha. Ketentuan yang diatur dalam SOP tersebut dibuat untuk memperjelas pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di tempat usaha selama relaksasi diberikan. Dalam regulasi yang ditetapkan pada 30 Maret itu, tidak banyak yang berubah.

Perubahan signifikan atas Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tersebut terlihat pada pasal 30 dan 33. Keduanya dihapus. Pasal 30 mengatur evaluasi prokes. Pasal 33 mengatur delapan jenis usaha yang dilarang.

Karena pasal 33 dihapus, delapan jenis usaha yang sebelumnya dilarang kini boleh buka kembali. Yakni, bar/rumah minum, karaoke, diskotek, pub, kelab malam, panti pijat, spa, dan bioskop. Namun, para pemilik usaha tetap harus memperhatikan prokes seperti yang diatur dalam pasal 16 Perwali Nomor 67 Tahun 2020. ’’Karena ini perubahan. Jadi, aturan lama tetap berlaku. Statusnya aktif, tapi diubah,’’ ujar Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto kemarin (4/4).

Terkait evaluasi prokes, Irvan mengatakan bahwa aturannya dimasukkan ke pasal 28. Di dalam pasal tersebut dijelaskan, wali kota berwenang menetapkan SOP dalam penyelenggaraan kegiatan di tempat usaha maupun fasilitas umum. Wewenang untuk pembuatan SOP dilimpahkan ke BPB Linmas Kota Surabaya salaku wakil sekretaris gugus tugas.

Menurut Irvan, ada 19 SOP yang sedang dirancang. Semuanya masih proses penyempurnaan. Jumlah tersebut mungkin bertambah. Itu bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Khususnya jika ada jenis usaha yang belum tercatat dan perlu diatur lebih lanjut SOP-nya.

Irvan mencontohkan SOP yang diberlakukan di warung kopi (warkop). Pembeli maupun pelayan diwajibkan mengenakan masker. Bagian pembayaran atau kasir juga wajib dilengkapi plastik pembatas. Jarak tempat duduk harus diatur. Minimal 1 meter antar pengunjung. Kapasitas tempat duduk maksimal 50 persen. ’’Batas waktu bagi pengunjung di warkop maksimal dua jam,’’ terangnya.

Secara normatif, aturan tersebut hampir sama untuk semua jenis usaha. Hanya, untuk tempat hiburan malam yang notabene tertutup, pihak pengelola wajib menjalani asesmen. Tim penilai akan memberikan keputusan boleh tidaknya usaha tersebut buka. ’’Untuk jam operasional, maksimal pukul 22.00,’’ kata Irvan.

Meski ada beberapa poin yang sama, SOP untuk 19 jenis usaha tetap dibuat sendiri-sendiri. Irvan tidak memerinci 19 jenis usaha tersebut meliputi apa saja. Yang jelas, delapan jenis usaha yang sebelumnya dilarang termasuk di dalamnya. ’’Nanti dalam perjalanan tentu akan dilakukan evaluasi untuk melihat keefektifan jalannya SOP ini,’’ katanya.

Saat ini tim gugus tugas bersama beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) terkait masih melakukan finalisasi. Dalam waktu dekat, SOP tersebut disosialisasikan dan diberlakukan di masing-masing tempat usaha. ’’Ini untuk memperjelas teknis penegakan disiplin prokes di tempat usaha. Kami terus berupaya agar penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini bisa berjalan beriringan dengan pemuihan ekonomi,’’ kata mantan kepala satpol PP itu.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Muchammad Machmud meminta agar SOP yang dibuat tidak memberatkan pelaku usaha. Misalnya, aturan deposit Rp 100 juta bagi pengusaha tempat hiburan malam. ’’Yang begitu itu seharusnya tidak perlu karena pasti memberatkan pengusaha,’’ tuturnya.

Politikus Demokrat itu menuturkan, semangat awal untuk menjalankan program pemulihan ekonomi harus diperkuat. Jadi, aturan-aturan yang dirasa menyulitkan harus dievaluasi. Jangan sampai proses pemulihan ekonomi terhambat akibat regulasi yang kurang tepat. ’’Fokusnya adalah pemulihan ekonomi. Jadi, relaksasi yang diberikan jangan setengah hati. Asalkan, penegakan prokes harus tetap diperhatikan,’’ jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Artikel Asli