Tokoh Ada Papua Minta KPK Bertindak Terhadap Lukas Enembe

JawaPos.com Gubernur Papua, Lukas Enembe belum menunjukan sikap kooperatif terhadap kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukas sejauh ini sudah dua kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka dengan alasan sakit.

Tokoh Adat Jayapura, Benhur Yaboisembut meminta agar KPK harus tegas dalam memproses hukum Lukas. Sebab, siapapun yang melakukan korupsi harus diproses seadil-adilnya.

Jangankan kita bicara di gunung-gunung, jalan raya di dalam Kota Sentani saja tidak ada perkembangan signifikan. Artinya, masyarakat Sentani, terutama masyarakat adat menjadi korban dari tindakan korupsi. Kelompok manapun yang melindungi Lukas Enembe berarti telah menikmati uang korupsi, kata Benhur kepada wartawan, Kamis (29/9).

Benhur mengajak masyarakat adat Sentani untuk tidak terprovokasi atau terlibat membela para pejabat korup. Upaya penegakan hukum harus didukung untuk kebaikan rakyat luas.

Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada petugas KPK agar dapat memeriksa dengan lancar dan menciptakan situasi Papua yang kondusif, ucapnya.

Kepada TNI dan Polri Benhur imbau untuk terus bersiaga dan menangkap kelompok yang melakukan provokasi. Sehingga pemeriksaan Lukas berjalan dengan cepat.

Biarlah hukum yang menilai, pungkas Benhur.

Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.

Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka.