Firli Sebut Status Tersangka Walkot Bekasi Bukan Kepentingan Politik

Kriminal | jawapos | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 16:11
Firli Sebut Status Tersangka Walkot Bekasi Bukan Kepentingan Politik

JawaPos.com Ketua Komisi Pemberasantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, penetapan tersangka terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sesuai prosedur. Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan jual beli jabatan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1) lalu.

Pernyataan ini sekaligus merespon opini yang disampaikan Ade Puspita, putri dari Rahmat Effendi. Ketua DPD Partai Golkar Bekasi itu protes dengan OTT KPK dan menuding sengaja mengincar kuning yang dianalogikan Partai Golkar.

Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK, kata Firli dalam keterangannya, Minggu (9/1).

Mantan Deputi Penindakan ini berujar, penetapan tersangka terhadap pria yang karib disapa Pepen dan delapan pihak lainnya berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK menduga, Rahmat Effendi menerima suap terkait proyek dan lelang jabatan senilai Rp 7,1 miliar.

KPK hanya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup dan KPK memegang prinsip the sun rise and the sun set principle , ketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan, tegas Firli.

Firli menegaskan, pihaknya bekerja berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kerja-kerja pemberantasan korupsi tentunya berdasarkan pada
kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Kami masih terus bekerja, dan KPK akan memberikan penjelasan kepada publik setiap perkembangan penyidikan dan penuntutan, papar Firli.

Firli pun mengklaim, pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan berdasarkan asumsi maupun opini, apalagi kepentingan politik. Dia berujar, meski kini KPK di bawah rumpun eksekutif tetapi tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun.

Mohon untuk dipahami juga bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tugas penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti dan dengan bukti-bukti tersebut membuat terangnya suatu petistiwa pidana guna menemukan tersangkanya, ucap Firli.

Dalam perkaranya, Rahmat Effendi menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya. Mereka di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Pria yang karib disapa Pepen itu terjerat perkara rasuah dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Pepen diduga menerima suap sebesar Rp 7,1 miliar. Penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Kasus yang menjerat Pepen dan delapan tersangka lainnya bermula dari pemerintah kota Bekasi yang menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.

Sebagai bentuk komitmen pria yang karib disapa Pepen itu diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara, yang merupakan orang-orang kepercayaannya yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen.

Selain itu, diduga Wahyudin yang merupakan Camat Jatisampurna menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi.

Selain itu tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Lurah Kati Sari Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.

Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin.

Sebagai pemberi Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai penerima, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel Asli