Perhitungan Kerugian Akibat Korupsi ASABRI jadi Perdebatan Pakar Hukum

Kriminal | jawapos | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 11:57
Perhitungan Kerugian Akibat Korupsi ASABRI jadi Perdebatan Pakar Hukum

JawaPos.com Pakar hukum administrasi negara Dian Puji Nugraha Simatupang mengomentari adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republil Indonesia (ASABRI). Dian menyebut, dissenting opinion yang disampaikan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto sesuai dengan Undang-undang.

Dian menyebut, metode total lost untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus ASABRI tidak sebagaimana disampaikan Hakim Mulyono dalam dissenting opinion . Apa yang disampaikan Hakim Mulyono itu sangat tepat secara teori dan juga dari sisi konsep pengaturan kerugian negara. Karena memang harus secara nyata dan pasti. Menurut saya dissenting opinion ini seperti oase di dalam suatu padang gurun pemberantasan korupsi yang tidak berkepastian dan tidak punya konsep yang jelas, kata Dian dalam keterangannya, Minggu (9/1).

Dian menjelaskan, total lost tidak dikenal lagi sejak ada Pasal 39 PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Menurutnya, dalam Pasal 39 PP itu dikatakan penentuan nilai kekurangan dari penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.

Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut. Seharusnya dalam mengidentifikasi ada tidaknya kerugian negara dalam kasus ASABRI, BPK juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2016 yang mengatur soal pengelolaan jaminan TNI-Polri.

Bahkan, lanjut Dian, terdapat aturan yang lebih tinggi yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Itu diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi soal frasa dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jadi, tidak ada lagi total lost , tidak ada partial lost . Jadi, nilai kekurangan atau kerugian betul-betul nilai buku atau nilai nyata. Nilai nyata itu misalnya saya kehilangan Rp 200 ribu di kas, maka Rp 200 ribu itu saja, jangan kemudian Rp 200 ribu ditambah yang lain atau kalau uang itu digunakan bertambah menjadi Rp 500 ribu, tidak mungkin seperti itu. Jadi, betul-betul seharga nilai buku atau berapa yang kemudian secara wajar bahwa uang itu berkurang, cetus Dian.

Dian mengungkapkan, seharusnya perhitungan kerugian negara sesuai aturan perundang-undangan. Terlebih, dasar hukum kerugian negara harus nyata dan pasti.

Kalau tidak mengikuti peraturan, buat apa adanya penegakan hukum karena penegakan hukum konsepnya harus berdasarkan hukum, dasar hukum perhitungan kerugian negara harus nyata dan pasti. Jadi, tidak bisa kemudian saya mengestimasikan, mengasumsikan sehingga Hakim Mulyono mengatakan itu masih potensi, ujar Dian.

Sebelumnya, Hakim Anggota Mulyono Dwi Purwanto dissenting opinion dalam putusan kasus dugaan korupsi PT ASABRI. Dia menilai kerugian negara Rp 22,78 triliun dalam kasus ASABRI tidak tepat. Mulyono menyatakan, tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara tersebut. Karena ketidak-konsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negaranya.

Berdasarkan BPK kerugian negara Rp 22,788 triliun yang berasal jumlah saldo yang dibeli/diinvestisikan pada efek setelah dikurangi penjualan/redemption saldo 31 desember 2019 sebelum laporan audit selesai 31 maret 2021 sehingga metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai, atau tanggal yang ditetapkan, bukan saat dana dikeluarkan atau pembelian surat berharga, ucap Mulyono saat membacakan pertimbangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Mulyono tidak setuju dengan perhitungan auditor BPK serta keterangan ahli di ruang sidang. Dia meyakini, metode perhitungan jumlah kerugian negara menunjukkan ketidakkonsistenan dan dinilai tidak tepat.

Audit BPK, lanjut Mulyono, didasarkan pada pembelian dana investasi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh ASABRI. Namun memperhitungkan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah. Yang mana saldo efek masih ada di bawah PT ASABRI, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak di-suspend oleh pihak berwenang, dan masih terdaftar di bursa efek, ujar Mulyono

Selama ini, Mulyono berpendapat bahwa metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara di perkara ASABRI adalah total loss. Padahal menurut standar akuntansi di tanggal tertentu, posisi laba atau rugi bersifat unrealized karena belum terjadi riil terjual berdasarkan harga perolehan.

Oleh karena itu, Mulyono menilai perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tidak memiliki dasar jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti.

Menurut anggota majelis, atas metode penghitungan jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp 22,788 triliun yang mana terdakwa masing-masing turut serta menyebabkan kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar dan tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tegas Mulyono.

Artikel Asli