Walkot Bekasi Kena OTT, Ketua KPK: Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi

Kriminal | jawapos | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 13:06
Walkot Bekasi Kena OTT, Ketua KPK: Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi

JawaPos.com Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi merupakan catatan buruk upaya pemberantasan korupsi. Firli menyebut, penangkapan terhadap pria yang karib disapa Pepen mengindikasikan bahwa masih ada pejabat-pejabat daerah yang terlibat praktik korupsi.

Kemarin kita melakukan tangkap tangan salah satu kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi. Ini adalah catatan buruk terkait dengan upaya-upaya kita untuk pemberantasan korupsi, karena masih ada yang terlibat praktik-praktik korupsi, kata Firli di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Mantan Deputi Penindakan ini berujar, seharusnya tidak ada lagi praktik korupsi di Indonesia. Terlebih kini, birokrasi di Indonesia diklaim semakin transparan.

Apalagi kalau kita lihat perjalanan bangsa kita yang dari ketertutupan ke arah keterbukaan. Dengan alam keterbukaan yang rohnya adalah transparansi dan akuntabel. Tentulah itu mimpi buruk bagi para koruptor, karena tidak boleh adalagi Korupsi yang terjadi era keterbukaan dan reformasi serta demokrasi yang kita kembangkan sampai saat ini, papar Firli.

Selain Pepen, OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/1), juga turut mengamankan 11 orang lainnya dalam giat operasi senyap tersebut. Mereka yang diamankan di antaranya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi dan sejumlah pihak swasta. Pihak-pihak yang diamankan sedang dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 12 orang. Di antaranya Wali Kota Bekasi, ASN Pemkot Bekasi, dan beberapa pihak swasta, ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini berujar, hingga kini pihak yang diamankan masih terus dilakukan permintaan klarifikasi dan keterangan oleh tim KPK. Sementara ini, KPK menduga, adanya tindak pidana korupsi unsur penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dilingkungan Pemkot Bekasi.

Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut, ujar Ali.

Berdasarkan sumber JawaPos.com, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi diduga menerima upeti dari berbagai pihak. Pertama dia diduga menerima uang dari pihak yang menginginkan bekerja sebagai tenaga kontrak di berbagai dinas di Pemerintah Kota Bekasi.

Nilainya bervariasi, jumlah sementara duit suap ada puluhan juta yang diterima Wali Kota melalui orang kepercayaanya, terang sumber JawaPos.com. Rencananya, ada sekitar 800 tenaga kontrak yang dibutuhkan pihak Pemkot Bekasi untuk mengisi berbagai formasi lowongan kerja tenaga kontrak yang tersedia.

Penerimaan kedua, Wali Kota diduga menerima uang suap dari bos perusahaan properti yang ingin mengembangkan bisnisnya di wilayah Bekasi. Sekitar Rp 100 juta uangnya, imbuh sumber. Sementara, dugaan suap ketiga diduga berasal dari ijon berbagai proyek di Bekasi. Jumlahnya Rp 500 juta, terang sumber JawaPos.com.

Lembaga antirasuah pada Kamis (6/1) dikabarkan akan menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. Hal ini setelah 124 jam penangkapan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut, tegas Ali menandaskan.

Artikel Asli