Soal Bagi-bagi Kursi Wamen, PKB Minta Jokowi Lebih Dulu Konsultasi

Kriminal | jawapos | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 10:14
Soal Bagi-bagi Kursi Wamen, PKB Minta Jokowi Lebih Dulu Konsultasi

JawaPos.com Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang isinya adanya posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan, meskipun tidak diatur oleh undang-undang tentang rencana perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga. Namun kiranya pemerintah perlu melakukan konsultasi ke masyarakat dan DPR.

Dengan demikian, setiap keputusan presiden untuk mengubah struktur oganisasi kementerian akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat, tidak dianggap sekedar keputusan elitis dari presiden, ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (6/1).

Luqman menilai adanya posisi wakil menteri (wamen) ini mempertegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Apakah pengaturan wakil menteri itu semata dalam rangka memperkuat kinerja masing-masing kementerian? Atau bagian dari kemungkinan akomodasi politik besar-besaran kepada berbagai kekuatan sosial politik pada resfhuffle kebinet yang akan datang untuk memperkokoh dukungan politik Presiden, imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menuturkan, Presiden Jokowi yang menyiapkan total ada sembilan wamen ini sudah melalui pertimbangan. Karena itu mungkin aja ke depan Presiden Jokowi akan meneken Perpres lagi untuk menambah posisi wamen.

Perubahan perpres dengan memberi jabatan wakil menteri dalam negeri, dugaan saya bukanlah yang terakhir. Tentu Presiden memiliki pertimbangan dan rencana matang dengan keputusan memberi jabatan wakil menteri pada banyak kementerian, katanya.

Namun demikian, Luqman tidak mengetahui apa rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang penambahan posisi wamen di kabinet yang ia pimpin.

Apakah ada rencana politik jangka panjang yang hendak dicapai Presiden Jokowi? Wallahu Alam. Hanya Allah dan Pak Jokowi yang tahu, ungkapnya.

Diketahui saat ini sudah ada sembilan kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Jabatan tersebut diantaranya Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dikbud Ristek), Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Perindustrian.

Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Wakil Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Wakil Menteri Inestasi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Dalam Negeri.

Artikel Asli