Pakar Nilai Kerugian Negara Harus Bersifat Faktual

Kriminal | jawapos | Published at Kamis, 06 Januari 2022 - 09:36
Pakar Nilai Kerugian Negara Harus Bersifat Faktual

JawaPos.com Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Mudzakkir mengomentari adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Dia menilai, kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi haruslah berdasarkan kerugian faktual.

Karena itu, Mudzakkir menyebut kerugian negara yang dihitung dalam perkara kasus korupsi Asabri harus juga faktual, bukan karena kerugian potensi. Menurutnya, adanya dissenting opinion merupakan bentuk kebebasan hakim, terlebih memandang perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri senilai Rp 22,78 triliun tidak tepat.

Kalau dessenting opinion hakim tersebut menilai dan menyimpulkan bahwa perhitungan BPK tersebut tidak mendasarkan kepada kerugiannya faktual atau riil/nyata, dan bisa buktikan kekeliruan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor, berarti dessenting opinion tersebut dinilai sebagai sikap yang tepat dan sesuai dengan putusan MK, kata Mudzakir kepada wartawan, Rabu (5/1).

Dia menganggap, hakim sebagai penentu keadilan harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, termasuk dalam perkara korupsi. Pasalnya, independensi hakim dijamin oleh konstitusi. Kalau menilai ada kekliruan dalam metode perhitungan dan menyuarakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah meskipun perkara korupsi, sikap dan pandangan independensi hakim atau kemerdekaan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan amanat Pasal 24 UUD RI 1945, tegasnya.

Pakar hukum pidana ini menyebut,
dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan, kerugian negara dalam perkara korupsi merupakan kerugian negara yang faktual atau nyata, bukan kerugian dalam bentuk potensi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa dapatdalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Jika hakim tidak mengikuti isi diktum putusan MK, berarti mengabaikan isi diktum putusan MK yang berarti hakim yang bersangkutan menggunakan kekuasaan kehakiman yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 24 UUD RI 1945, tandas Mudzakkir.

Sebelumnya, Hakim Anggota Mulyono Dwi Purwanto dissenting opinion dalam putusan kasus dugaan korupsi PT ASABRI. Dia menilai kerugian negara Rp 22,78 triliun dalam kasus ASABRI tidak tepat.

Mulyono menyatakan, tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara tersebut. Karena ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negaranya.

Berdasarkan BPK kerugian negara Rp 22,788 triliun yang berasal jumlah saldo yang dibeli/diinvestisikan pada efek setelah dikurangi penjualan/redemption saldo 31 Desember 2019 sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021 sehingga metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai, atau tanggal yang ditetapkan, bukan saat dana dikeluarkan atau pembelian surat berharga, kata Mulyono saat membacakan pertimbangannya, Selasa (4/1) malam.

Mulyono tidak setuju dengan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta keterangan ahli di ruang sidang. Dia meyakini, metode perhitungan jumlah kerugian negara menunjukkan ketidakkonsistenan dan dinilai tidak tepat.

Audit BPK, lanjut Mulyono, didasarkan pada pembelian dana investasi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh ASABRI. Namun memperhitungkan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah.

Yang mana saldo efek masih ada di bawah PT ASABRI, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak di-suspend oleh pihak berwenang, dan masih terdaftar di bursa efek, ujar Mulyono

Selama ini, Mulyono berpendapat bahwa metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara di perkara ASABRI adalah total loss. Padahal menurut standar akuntansi di tanggal tertentu, posisi laba atau rugi bersifat unrealized karena belum terjadi riil terjual berdasarkan harga perolehan.

Oleh karena itu, Mulyono menilai perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tidak memiliki dasar jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti.

Menurut anggota majelis, atas metode penghitungan jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp 22,788 triliun yang mana terdakwa masing-masing turut serta menyebabkan kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar dan tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tegas Mulyono menandaskan.

Dissenting opinion ini dibacakan saat membaca putusan empat terdakwa kasus korupsi PT. ASABRI di antaranya, Rachmat Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto dan Bachtiar Effendi.

Dalam putusannya, dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, dua terdakwa mantan pejabat PT ASABRI, Bachtiar Effendi dan Hari Setianto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka tetap diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tabungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.

Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Mereka terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel Asli