Kasus Korupsi Heli AW-101 Dihentikan, Begini Respons Panglima TNI

Kriminal | jawapos | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 13:48
Kasus Korupsi Heli AW-101 Dihentikan, Begini Respons Panglima TNI

JawaPos.com Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menghentikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi helikopter Agusta Wesland-101. Penghentian ini sejalan dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa belum mau banyak berkomentar terkait penghentian kasus ini. Dia mengaku belum mengetahui secara pasti kasus tersebut.

Saya janji akan telusuri ke internal kami, dari penyidik maupun oditur, kata Andika di Jakarta, Selasa (28/12).

Andika juga akan berkoordinasi dengan pihak KPK untuk mendapat kejelasan kasus ini. Saya juga akan komunikasi dengan KPK. Supaya jelas dulu lah. Pasti nanti ada saatnya saya akan jelaskan, jelasnya.

Sekadar informasi, terbongkarnya dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 berasal dari investigasi yang dilakukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto. Dengan bekerja cepat, pada 24 Februari 2017, hasil investigasi dikirimkan kepada Jenderal Gatot Nurmantyo.

Tampak jelas ada skandal dan dugaan konspirasi, Gatot pun bekerja sama dengan Kepolisian, BPK, PPATK, dan KPK untuk menelusuri lebih lanjut dugaan korupsi tersebut. Dilanjutkan penyelidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (POM) TNI, didapati hasil bahwa ada kerugian negara dari pembelian heli tersebut sekitar Rp224 miliar dari nilai proyek Rp738 miliar.

Hingga pada akhirnya, POM TNI menetapkan empat perwira sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) TNI AU, Kolonel Kal FTS SE; Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang menyalurkan dana pada pihak tertentu.

KPK sendiri sejauh ini baru menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

Atas perbuatannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel Asli