Kasus Korupsi di BPD Jateng, 140 Rumah Disita

Kriminal | jawapos | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 10:36
Kasus Korupsi di BPD Jateng, 140 Rumah Disita

JawaPos.com Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittidpikor) Bareskrim Polri menyita 140 rumah di wilayah Blora, Jawa Tengah. Penyitaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyaluran kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng cabang Blora.

140 unit (rumah disita) di Blora, KPR. Kepemilikan rumah, kata Wakil Wadurtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Cahyono Wibowo kepada wartawan, Selasa (28/12).

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Yakni, mantan Kepala BPD Jateng cabang Blora periode 2017-2019, Rudatin Pamungkas, aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Ubaydillah Rouf sekaligus Direktur PT Gading Mas Properti Blora. Dan, Direktur PT Lentera Emas Raya Blora, Teguh Kristiono.

Cahyono menuturkan kasus dugaan korupsi itu terjadi dalam periode Agustus 2018-April 2019. Berawal saat bank menyalurkan kredit rekening koran kepada tersangka Ubaydillah sebesar Rp 4 miliar.

Porses pengajuan dan penggunaan kredit itu diduga tak sesuai peruntukan. Selain itu, pencairan kredit digunakan untuk membayar pinjaman pada bank lain.

Sampai saat ini status Kredit Coll 5 (macet), debitur tidak dapat membayar popok dan bunga kredit, jelas Cahyono.

Dalam penyidikan terungkap jika kreditur dan debitur saling mengenal sejak lama. Sehingga, penyidik menduga ada pemufakatan jahat untuk mempermudah penyaluran kredit tersebut.

Selanjutnya pada Januari 2019, BPD Jateng kembali menyalurkan kredit RC kepada tersangka Ubaydillah sebesar Rp13,2 miliar. Pengajuan itu sengaja dibuat dengan tersangka Rudatin Pamungkas untuk menutupi termin kredit sebelumnya yang tak terbayarkan.

BPD Jateng juga menyalurkan kredit kepada tersangka Teguh Kristiono sebesar Rp 17,5 miliar. Padahal sejak dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi, BPD Jateng telah menyalurkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada 140 nasabah.

Dalam proses pengajuan terdapat PMH rekayasa dokumen nasabah oleh pengembang PT GMP. Sampai saat ini masih terdapat KPR yang belum 100 persen, status Kredit Coll 5 (Macet). Debitur tidak dapat membayar popok dan bunga kredit, pungkas Cahyono.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 115,5 miliar. Dengan rincian kredit revolving credit (R/C) sebesar Rp 21,8 miliar, penyaluran kredit proyek PT Lentera Emas Raya sebesar Rp 18,8 miliar dan penyaluran KPR sebesar Rp 74,9 miliar.

Atas perbutaannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel Asli