Daripada Formula E, Refly Harun Minta KPK Fokus Usut Kasus Bisnis PCR

Kriminal | jawapos | Published at Minggu, 14 November 2021 - 21:03
Daripada Formula E, Refly Harun Minta KPK Fokus Usut Kasus Bisnis PCR

JawaPos.com Pakar Hukum Tata Negara ReflyHarun menyarankan, agar KPK lebih fokus mengusut sejumlah permasalahan seperti bisnis tes PCR yang diduga melibatkan orang-orang besar dinegeri ini, dibanding menyoroti Formula E.

Saya pikir mesti diprioritaskan kasus-kasus besar. Seperti bisnis PCR, sebab ada angka yang jelas, aktor yang diduga juga jelas, kata ReflyHarun, Minggu, (14/11).

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus FormulaE. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, lanjut Refly, lembaga antirasuah bisa memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

Jadi, ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, justru bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya, ungkap Refly.

Refly pun memahami, jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

Ya jangan tanya ke saya. Tetapi jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk incar Gubernur DKI. Saya ya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, papar Refly.

Sementara itu, ketika ditanya apakah pengusutan kasus FormulaE oleh KPK bermuatan politik, menurut Refly, politik di negeri ini sangat bergelindan dengan penegakan hukum.

Ini yang membahayakan proses demokrasi kita. Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Apalagi, katanya, kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi dan iminasi publik yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu fair Pilpresnya, ujar Refly.

Calon potensial, katanya, jangan dihabisi dengan cara kasar. Tapi kalau memang korupsi ya silakan saja diproses. Kalau tidak ya jangan diada-adakan atau dicari-cari kesalahannya.

Sama ketika DPR beberapa waktu lalu lakukan angket terhadap KPK, kita tak tahu tujuan apa, pokoknya semua hal ditanya-tanya sampai kemudian keluar UU yang melemahkan KPK, pungkas Refly.

Artikel Asli