Loading...
Loading…
Jaksa Agung Diserang Isu Poligami, Begini Respons Komisi III

Jaksa Agung Diserang Isu Poligami, Begini Respons Komisi III

Kriminal | jawapos | Sabtu, 06 November 2021 - 16:00

JawaPos.com Belakangan ini, publik dikejutkan dengan laporan dari Direktur Eksekutif LSM Jaga Adhyaksa David Sitorus yang melaporkan Jaksa Agung ST, Burhanuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jaksa Agung diduga melakukan pelanggaran izin perkawinan dan melakukan poligami.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut, jangan sampai dugaan ini mengganggu kinerja kejaksaan yang justru tengah menunjukkan prestasi cemerlang.

Kinerja Kejaksaan Agung di bawah ST Burhanuddin tengah menunjukkan prestasi yang luar biasa, mulai dari pengungkapan berbagai kasus korupsi besar, transformasi digital di kejaksaan, hingga penyelamatan aset negara hingga triliunan rupiah. Jadi sangat beralasan jika jaksa agung diserang oleh banyak pihak, karena memang beliau kerjanya bagus dan ganas, ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (6/11).

Lebih lanjut, legislator Partai Nasdem ini juga meminta kepada Jaksa Agung agar tetap fokus bekerja demi menegakkan hukum di tanah air. Menurutnya, semakin tinggi pencapaian seseorang, maka akan makin besar juga tantangan yang dihadapi.

Tidak perlu dipusingkan oleh isu seperti ini. Sebaiknya jaksa agung tetap fokus saja meningkatkan kinerjanya yang sudah sangat baik. Memang semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Jadi konsisten saja membuktikan kinerja dengan prestasi, katanya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, Satria Surbakti melaporkan seorang PNS perempuan di lingkungan Kejaksaan Agung ke KASN. PNS itu dilaporkan lantaran diduga menjadi istri kedua dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu, PNS perempuan tersebut juga diduga telah memiliki suami.

Satria menjelaskan kondisi itu bertentangan dengan PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur perkawinan atau perceraian PNS.

Dalam Pasal 4 PP Nomor 45 tahun 1990, PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari satu wajib mendapat izin dari pejabat terkait. Sementara PNS perempuan tidak diizinkan berpoligami baik menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Original Source

Topik Menarik