Eks Dirut PD Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

jawapos | Kriminal | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 14:35
Eks Dirut PD Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

JawaPos.com Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.

Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah, kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/10).

Jaksa KPK menduga, perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.

Telah menguntungkan Anja Runtunewe dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) korporasi PT Adonara Propetindo sebesar Rp 152.565.440.000, ucap Jaksa Takdir.

Jaksa KPK menjelaskan, Yoory pada 2018 mengajukan usulan Penyertaan Modal kepada Gubernur DKI untuk ditampung atau dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.803.750.000.000,00 dengan rencana penggunaannya antara lain untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.

Lantas pada akhir November 2018, Yoory menyampaikan kepada Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo bahwa PD Saranaja akan memperoleh PMD yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program Rumah DP 0 Rupiah, yang rencana berlokasi di wilayah Jakarta Timur dengan syarat luas di atas dua hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Menindaklanjuti hal itu, PT Adonara Propertindo merupakan perusahaan properti yang biasa membeli tanah dari masyarakat untuk dijual lagi kepada PD Sarana Jaya. Sehingga Tommy memerintahkan Anton Adisaputro selaku Manajer Operasional PT Adonara Propertindo mencarikan tanah sesuai kriteria yang disampaikan Yoory tersebut.

Pada Februari 2019, Anton menemukan tanah yang berlokasi di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur dengan luas 41.921m2 milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB), papar Jaksa Takdir.

Lantas pada 11 Maret 2019 perihal Kepeminatan atas Penawaran Tanah. Yoory dan Tommy lalu melakukan pertemuan membicarakan harga jual beli atas tanah Munjul. Awalnya Tommy meminta harga jual sebesar Rp 5,5 juta/m2, namun akhirnya disepakati harga jual beli adalah sebesar Rp 5,2 juta/m2, dengan janji adanya imbalan yang diberikan kepada Yoory.

Untuk melengkapi formalitas pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Prosedur Mutu Pengadaan Tanah yang berlaku di internal PD Sarana Jasa, maka Yoory memerintahkan Yadi Robby menyiapkan kelengkapan administrasi. Karena akan dilakukan pembayaran, seperti proses negosiasi yang bersifat formalitas karena saat itu belum dilakukan penilaian oleh appraisal, maupun survey (peninjauan lokasi) tanah.

Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada PD Sarana Jasa, selain itu diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil. Sehingga Yadi Robby melaporkan kepada Yoory, namun tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian.

Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur, tegas Jaksa Takdir.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel Asli