Loading...
Loading…
Kasus Dugaan Suap di Dinas PUPR, KPK Periksa 4 Anggota DPRD Muara Enim

Kasus Dugaan Suap di Dinas PUPR, KPK Periksa 4 Anggota DPRD Muara Enim

Kriminal | jawapos | Senin, 11 Oktober 2021 - 12:07

JawaPos.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.

Empat legislator Kabupaten Muara Enim itu yakni Kasman, Mardalena, Verra Erika, dan Samudera Kelana. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Ahmad Reo Kusuma (ARK) dan kawan-kawan.

Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada tahun 2019 untuk tersangka ARK dan kawan-kawan, kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/10).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim. Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka yakni, Indra Gani BS; Ishak Joharsah; Ari Yoca Setiadi; Ahmad Reo Kusuma; Marsito; Mardiansyah; Muhardi; Fitrianzah; Subahan; dan Piardi.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang sebelumnya telah menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, mantan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB, Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.

Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

KPK menduga, 10 Anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi. Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang dijalankan Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh para anggota dewan.

Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu.

Kesepuluh Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Original Source

Topik Menarik