Ini Kata Pakar Psikologi Forensik Soal Tagar Percuma Lapor Polisi

jawapos | Kriminal | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 22:06
Ini Kata Pakar Psikologi Forensik Soal Tagar Percuma Lapor Polisi

JawaPos.com Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel merespons tagar percumalaporpolisi. Sebelumnya # percumalaporpolisi menjadi viral setelah polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Menurut Reza berdasar data di Amerika Serikat, dari keseluruhan kejadian kejahatan secara umum, yang dilaporkan hanya sekitar 50 persen. Dari 50 persen itu, yang dilanjutkan dengan penahanan hanya 11 persen. Dari 11 persen itu, yang berlanjut ke persidangan cuma 2 persen.

Spesifik pada kasus kejahatan seksual, yang dilaporkan adalah 2540 persen. Laporan kelirunya cuma 210 persen, terang Reza Indragiri Amriel.

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual memang mengandung kompleksitas tinggi. Termasuk kemungkinan gagal diinvestigasi hingga tuntas, apalagi berlanjut sampai ke pengadilan.

Di Amerika saja, jumlah kasus kejahatan seksual yang bisa ditangani hingga tuntas ternyata turun dari 60an persen pada 1964 ke 30an persen pada 2017, ujar Reza.

Menurut dia, penyebab dasarnya adalah karena jarak waktu yang jauh antara peristiwa dan pelaporan ke polisi. Rentang waktu yang panjang itu membuat, pelaku kabur, bukti lenyap, saksi lupa, korban trauma berkepanjangan.

Akibatnya, kerja penyelidikan dan penyidikan terkendala serius, papar Reza.

Walau demikian, lanjut dia, SP3 bukan berarti penghentian penanganan selama-lamanya. Pada alinea terakhir SP3 biasanya ada kalimat bahwa penanganan bisa diaktifkan kembali sewaktu-waktu diketemukan bukti dan saksi yang memadai.

Jadi, saya tetap menyemangati korban dan keluarga jika peristiwa dimaksud benar-benar terjadi untuk terus berikhtiar dan berdoa, kata Reza.

Pada sisi lain, ajakan untuk tidak melapor ke polisi, menurut dia, betapa pun dilatari kekecewaan mendalam dan itu manusiawi, tidak sepatutnya diteruskan. Pelaporan ke polisi tetap perlu dilakukan agar pada periode tertentu kinerja polisi dapat ditakar berbasis data.

Karena ajakan tersebut bisa direspons secara salah sebagai ajakan untuk aksi vigilantisme dan ini berbahaya, ucap Reza.

Dia menambahkan, di samping masalah penanganan dugaan kejahatan seksual terhadap anak, Polri perlu diberi masukan agar menyusun laporan kinerjanya secara lebih komprehensif. Tidak sebatas jumlah laporan, tapi mencakup berapa yang diproses sampai ke pengadilan, apa dan berapa yang ditangani dengan diversi, tren tuntutan jaksa, tren vonis hakim, ragam penghukuman pemasyarakatan dan residivisme.

Laporan selengkap itu mengharuskan seluruh lembaga penegakan hukum, tidak hanya Polri untuk duduk bareng dan menyajikan laporan tunggal. Judulnya, laporan penegakan hukum periode tertentu. Dari laporan terintegrasi itulah masyarakat bisa mengukur sudah sejauh apa sesungguhnya kerja otoritas penegakan hukum di Tanah Air, papar Reza.

Artikel Asli