Haji Isam Disebut Perintahkan Pengurangan Pajak Jhonlin Baratama

jawapos | Kriminal | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 17:56
Haji Isam Disebut Perintahkan Pengurangan Pajak Jhonlin Baratama

JawaPos.com Pemilik PT. Jhonlin Baratama yakni Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam diduga memberikan perintah penurunan nilai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan menjanjikan fee sebesar Rp 50 miliar agar kewajiban pajak perusahaan bisa direkayasa.

Hal ini terungkap dalam fakta persidangan pada Senin (4/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulayanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan menelisik saksi Yulmanizar terkait adanya arahan dari Bos Jhonlin Group tersebut.

Pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai SKP PT Jhonlin Baratama disampaikan kepada kami, bahwa ini adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam untuk membantu pengurusan dan pengondisian nilai SKP tersebut. Apa demikian?, tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.

Mendengar pernyataan Jaksa KPK tersebut, Yulmanizar yang kini merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak mengamini hal tersebut. Dia mengaku melakukan pertemuan dengan pihak dari Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan adanya permintaan dari Haji Isam untuk menurunkan nilai ketetapan wajib pajak.

Iya itu disampaikan oleh Pak Agus, ucap Yulmanizar.

Jaksa KPK Takdir Suhan juga mencecar soal adanya permintaan tersebut langsung disampaikan kepada pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Hal ini pun dibenarkan oleh Yulmanizar.

Uang yang disampaikan ke atasan, atasan ini Pak Angin dan Pak Dadan?, cecar Jaksa Takdir.

Betul, ungkap Yulmanizar.

Jaksa KPK Takdir Suhan lantas membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam persidangan. Jaksa Takdir mengungkapkan, penerimaan uang yang diberikan Agus Susetyo secara bertahap dengan kesepakatan pemberian fee Rp 40 miliar yang mendapatkan jatah atas pembagian ini adalah Agus Susetyo Rp 5 miliar dipotong pemberian, kemudian Angin dan Dadan harusnya mendapat 50 persen dari total fee dipotong jatah Agus yakni Rp 17,5 miliar.

Namun nilai ini tentatif sesuai dengan nilai kurs mata uang asing dikarenakan ditukarkan mata uang dalam bentuk dolar Singapura. Wawan, Alfred, Febrian dan saksi juga mendapat jatah 50 persen dari total fee dipotong jatah oleh Agus Susetyo yaitu Rp 17,5 yang dibagi rata untuk keempatnya.

Kemudian BAP 145, bahwa penerimaan uang yang saya terima dari Agus yang mana penerimaan dalam lima tahap yakni tahap satu SGD 1 juta, kemudian tahap rua dan seterusnya saya menerima uang SGD 500 ribu, adapun jatah untuk pejabat struktural yang saya berikan kepada Wawan Ridwan untuk diteruskan kepada Kasubdit Dadan Ramdhani dan Direktur Angin Prayitno Aji, imbuh Jaksa Takdir.

Dalam surat dakwaan, pada 15 Agustus 2018, Angin menandatangani nota dinas nomor: 596/PJ.04/2018 tentang daftar susunan tim pemeriksa pajak. Ditunjuk sebagai supervisor yakni Wawan Ridwan; Ketua Tim IV.1 Alfred Simanjuntak; serta Yulmanizar dan Febrian selaku anggota I dan II.

Wawan Ridwan dan tim pemeriksa membuat kertas kerja analisis wajib pajak PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 yang disetujui oleh Dadan dengan potensi pajak tahun pajak 2016 sebesar Rp 6.608.976.659 dan potensi pajak tahun pajak 2017 sebesar Rp 19.049.387.750,00.

Lantas pada 29 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan, Wawan Ridwan, Alfred Simanjutak, Febrian,
Yulmanizar bersama dengan Agus Susetyo melakukan pemeriksaan lapangan ke kantor administrasi PT Jhonlin Baratama di JL Kodeco, KM 1.5 RT 24 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan, dimana untuk tiket pesawat, hotel, dan akomodasi tim pemeriksa selama di Batulicin dibiayai Jhonlin.

Hal ini dengan kesepakatan agar tim pemeriksa pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar PT Jhonlin Baratama tahun 2016 dan 2017 direkayasa dan dibuat pada kisaran sebesar Rp 10 miliar dengan menjanjikan fee sebesar Rp 50 miliar untuk pemeriksa pajak dan pejabat struktural termasuk untuk pembayaran pajak PT Jhonlin Baratama secara keseluruhan.

Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Suap tersebut untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada sejumlah wajib pajak.

Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Artikel Asli