Prasetyo Edi Marsudi Klaim Tak Kenal Tersangka Pengadaan Tanah Munjul

Kriminal | jawapos | Published at Selasa, 21 September 2021 - 15:16
Prasetyo Edi Marsudi Klaim Tak Kenal Tersangka Pengadaan Tanah Munjul

JawaPos.com Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan tidak mengenal sejumlah tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Hal ini disampaikan usai dirinya selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saya tidak kenal, karena pada saat itu pelaksana badan anggarannya itu bukan saya, Pak Tri Wicaksana karena kolektif kolegial, jadi bukan saya, kata Prasetyo kepada awak media, Selasa (21/9).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku dicecar penyidik KPK terkait proses penganggaran tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Sebab, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta.

Saya sebagai Ketua Banggar menjelaskan semua dibahas dalam komisi. Nah, dalam komisi apakah itu diperuntukkan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu ditujukan dengan baik nggak ada masalah. Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar, dari Banggar besar kita langsung ketok palu, ucap Prasetyo.

Dari situ saya serahkan ke eksekutif. Nah itu eksekutif yang punya tanggung jawab, imbuhnya.

Selain Prasetyo, pada pemeriksaan hari ini tim penyidik juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Perkara ini menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.

Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel Asli