ICW Minta Presiden Evaluasi Firli Bahuri Cs yang Buat Gaduh KPK

jawapos | Kriminal | Published at 15/09/2021 11:50
ICW Minta Presiden Evaluasi Firli Bahuri Cs yang Buat Gaduh KPK

JawaPos.com Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mengevaluasi kinerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri. Firli dinilai telah banyak membuat gaduh, serta tidak mengikuti arahan Presiden terkait polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Pertama, Presiden menegur Pimpinan KPK karena selalu membuat gaduh, melanggar HAM pegawainya sendiri, tidak mengikuti instruksi Presiden, dan melakukan maladministrasi, kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Terlebih belakangan ini, lanjut Kurnia, Pimpinan KPK berencana menempatkan pegawai nonaktif ke instansi lain khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ICW menilai, hal ini merupakan permasalahan serius.

ICW melihat draft surat yang beredar terkait dengan permohonan pegawai KPK agar ditempatkan di instansi lain memiliki sejumlah permasalahan serius, ujar Kurnia.

Aktivis antikorupsi ini mempertanyakan, siapa yang menginisiasi penawaran tersebut kepada pegawai nonaktif KPk.
Hal ini penting untuk dijawab oleh KPK. Sebab, berdasarkan informasi yang ICW peroleh, metadata surat itu justru berasal dari pegawai internal, khususnya Biro SDM KPK.

Tidak hanya itu, dari sejumlah pemberitaan ditemukan bahwa tawaran untuk pindah ke BUMN datang dari pejabat struktural KPK, namun dengan syarat mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu.

Jika itu benar, maka Komisioner KPK, Nurul Ghufron, telah mengeluarkan pernyataan bohong, karena menyebutkan ketidaktahuan perihal surat tersebut. Logika sederhananya, bagaimana mungkin surat yang dibuat oleh pegawai internal KPK atau ajakan dari pejabat struktural KPK, tanpa sepengetahuan komisioner?, cetus Kurnia.

Dalam konteks TWK beberapa bulan terakhir, kata Kurnia, ICW melihat KPK di bawah komando Firli Bahuri berubah menjadi lembaga yang sangat absurd. Mulai dari praktik stigmatisasi taliban yang diarahkan kepada sejumlah pegawai KPK, kontrak backdate, ketertutupan informasi hasil TWK, hingga beredarnya informasi penyaluran pegawai ke instansi lain.

Maka dari itu, untuk mengatasi sengkarut pengelolaan kelembagaan KPK, Presiden Joko Widodo harus turun tangan, pinta Kurnia.

Dia mengharapkan, Presiden menegur Pimpinan KPK karena selalu membuat gaduh, melanggar HAM pegawainya sendiri, tidak mengikuti instruksi Presiden, dan melakukan maladministrasi. Selain itu, Presiden harus mengambil alih proses pengangkatan pegawai menjadi ASN.

Sebab, dalam penyelenggaraan TWK ditemukan sejumlah permasalahan serius sebagaimana diutarakan oleh Ombdusman dan Komnas HAM, pungkasnya.

Artikel Asli