Langkah Moeldoko Polisikan ICW Tak Bertentangan dengan Konstitusi

jawapos | Kriminal | Published at 13/09/2021 10:03
Langkah Moeldoko Polisikan ICW Tak Bertentangan dengan Konstitusi

JawaPos.com Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Adapun kedua peneliti ICW yang dilaporkan adalah Egi Primayogi dan Miftachul Choir.

Moeldoko datang langsung ke Bareskrim Polri, dengan ditemani kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, pada Jumat (10/9) ini. Laporan itu telah terdaftar dengan nomor LP/B/0541/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai, upaya yang dilakukan Moeldoko mendapat jaminan konstitusi. Meskipun Moeldoko berstatus sebagai pejabat negara, namun ia memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.

Hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan dan perlakuan yang sama di muka hukum jaminan. Landasan itu terpatri dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 45, ujar Romli kepada wartawan, Senin (13/9).

Menurut Romli, pelaporan Moeldoko tersebut tidak berkaitan dengan arogansi maupun status sebagai pejabat publik. Ketika merasa haknya terancam atau dirugikan maka bisa mencari keadilan melalui jalur hukum.

Hal sama berlaku juga untuk mereka yang menuduh, katanya.

Diketahui, Moeldoko saat membuat laporan tersebut mengatakan langkahnya merupakan upaya yang diberikan konstitusi terhadap semua warga negara.

Melaporkan saudara Egi dan saudara Miftah. Karena telah mencemarkan diri saya, ujarnya.

Moeldoko mengaku sudah membuka opsi agar tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun, pihaknya tidak melihat adanya itikad baik dari kedua terlapor untuk mencabut pernyataan mereka.

Moeldoko melaporkan dua peneliti itu lantaran tuduhan keterlibatan Moeldoko dalam bisnis peredaran Ivermectin serta ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

Artikel Asli