Bongkar Perkara Suap Ketok Palu, KPK Periksa Bupati Sorolangun

jawapos | Kriminal | Published at 09/09/2021 13:25
Bongkar Perkara Suap Ketok Palu, KPK Periksa Bupati Sorolangun

JawaPos.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri, sebagai saksi kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi bersama dengan 11 mantan anggota DPRD Jambi.

Hari ini (9/9) diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017, kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/9).

Adapun 11 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yang juga diperiksa dalam pengembangan perkara ini yakni, Hasani Hamid, Suliyanti, Rahima, Poprianto, Ismet Kahar, Tartiniah RH, Syamsul Anwar, Mely Hairiya, Luhut Silaban, Budi Yako dan Muhammad Khairil.

Pemeriksaan terhadap Wabup Sorolangun dan 11 mantan Anggota DPRD Jambi itu dilakukan di Mapolda Jambi pada Kamis (9/9) hari ini. Belum diketahui apa yang akan di dalami penyidik KPK terhadap para saksi.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia sudah divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Terkini, Zumi Zola sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tersebut.

Selain Zumi Zola, perkara ini juga telah menjerat 18 orang tersangka, KPK lantas mengembangkan sejumlah bukti hingga akhirnya kembali menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat mantan anggota DPRD Jambi itu antara lain Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara dan Zainul Arfan. Mereka diduga meminta uang ketok palu untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Diduga mereka menagih uang ketok palu, atau menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta, hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta.

Mereka diduga telah menerima sejumlah uang, Fahrurrozi Rp 375 juta, Arrakhmat Eka Putra Rp 275 juta, Wiwid Iswhara Rp 275 juta dan Zainul Arfan Rp 375 juta.

Empat tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel Asli