Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Uang PT Bumi Redjo Ditelisik KPK

jawapos | Kriminal | Published at 09/09/2021 13:22
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Uang PT Bumi Redjo Ditelisik KPK

JawaPos.com Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kasir PT Bumi Redjo Susi Widiyanti pada Rabu (8/9) kemarin. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi, yang menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS).

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Susi dicecar penyidik KPK terkait pencatatan dan pengeluaran uang atas perintah dari Budhi Sarwono.

Susi Widiyanti (Kasir PT Bumi Redjo), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait administrasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang atas perintah tersangka BS, kata Ali dalam keterangannya, Kamis (9/9).

Tim penyidik KPK juga telah memeriksa Komisaris PT. Sambas Wijaya (SW), Eling Purwoko. Dia dicecar penyidik terkait dugaan adanya kewajiban berupa surat dukungan dari PT SW bagi para peserta lelang, untuk mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018.

Sementara itu, Direktur Utama PT Buton Tirto Baskoro I Putut Doddy didalami terkait paket pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai paket pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh PT BTB (Buton Tirto Baskoro), di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018, pungkas Ali.

KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018.

KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.

KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Bahkan Kedy Afandi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi Sarwono saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan, yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi Sarwono yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

Budhi Sarwono dan Kendy Afandi disangkakan melanggar Pasal 12 i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Asli