KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain di Probolinggo

Kriminal | jawapos | Published at Rabu, 01 September 2021 - 12:25
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain di Probolinggo

JawaPos.com Sejak tiba di gedung KPK Senin (30/8) sore, Hasan Aminuddin tak pernah jauh dari istrinya, Puput Tantriana Sari. Mereka berjalan bersama sejak kali pertama masuk ke gedung KPK dan ruang pemeriksaan.

Dalam kondisi tangan terborgol, keduanya juga berjalan beriringan ketika masuk dan keluar aula serbaguna di Gedung Penunjang dini hari kemarin (31/8).

Pantauan Jawa Pos , kebersamaan itu makin tampak saat Hasan-Tantri dan tiga tersangka meninggalkan aula Gedung Penunjang yang berada di belakang gedung utama KPK. Pelan-pelan Hasan-Tantri menuruni tangga dari lantai 3 menuju lantai 1. Kebetulan lift gedung tersebut sedang tidak berfungsi. Karena itu, mau tidak mau Hasan-Tantri harus turun lewat tangga.

Dini hari kemarin Jawa Pos berjalan tepat di belakang Hasan-Tantri. Sayangnya, keduanya enggan berbicara ketika Jawa Pos berkali-kali melontarkan pertanyaan. Mereka terus berjalan selangkah demi selangkah sambil sesekali berpegangan tangan. Mereka tampak santai menuruni anak tangga satu per satu dengan dikawal dua petugas pengamanan KPK.

Menurut sumber Jawa Pos di internal KPK, Hasan cenderung lebih berkuasa di Probolinggo daripada istrinya. Bahkan, pegawai tersebut mengatakan, Hasan adalah bupati di atas bupati. Maklum, Hasan yang saat ini menjabat wakil ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem pernah menjadi bupati di Probolinggo selama dua periode berturut-turut. Yakni, 20032008 dan 20082013.

Kurang lebih (Hasan) seperti bupati di atas bupati, kata sumber tersebut. Maka tak heran, sejauh ini terungkap bahwa Hasan cenderung aktif dalam pengaturan jabatan Pj Kades di Probolinggo. Bahkan, Hasan sampai mensyaratkan parafnya sebagai tanda persetujuan proposal usulan nama Pj Kades sebelum diajukan kepada Tantri.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, pendalaman tentang peran Hasan dalam kasus tersebut menjadi salah satu poin. Pihaknya juga berjanji mendalami seberapa jauh peran Hasan dalam tata kelola pemerintahan di Probolinggo. Nanti kami tanyakan melalui pemeriksaan (tersangka, Red), ujarnya saat dikonfirmasi.

Bukan hanya soal peran, Karyoto menyebut pihaknya akan menelusuri lebih dalam terkait dugaan tindak pidana lain di luar yang sedang ditangani KPK saat ini. Sebab, tidak tertutup kemungkinan praktik pemungutan yang dilakukan Hasan bersama istrinya pernah terjadi sebelumnya. Kami berkewajiban men-trace hasil-hasil (uang korupsi) lain, imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, uang hasil korupsi Hasan-Tantri tentu bisa digunakan untuk macam-macam hal. Termasuk untuk kepentingan pribadi mereka. Namun, hal tersebut akan terus didalami untuk mengungkap motif di balik praktik culas pasutri itu. Kalau korupsi itu motifnya tentu saja untuk mendapatkan sesuatu, dalam hal ini uang, paparnya.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, kasus yang menjerat Hasan Aminuddin dan istrinya tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap Partai Nasdem. Sebab, Hasan adalah orang penting di partai yang mengusung jargon restorasi itu.

Hasan menjabat ketua bidang agama dan masyarakat adat DPP Partai Nasdem sekaligus menjadi ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Di DPR, Hasan menjabat wakil ketua Komisi IV DPR. Jabatannya sangat strategis, terang Ujang kepada Jawa Pos kemarin.

Dengan jabatan yang mentereng, kasus Hasan sedikit banyak akan berdampak buruk bagi citra Partai Nasdem. Tentu, kata dia, Partai Nasdem akan berusaha untuk menangkal dampak buruk dari pemberitaan kasus Hasan.

Misalnya, kata dia, dengan menyatakan bahwa Partai Nasdem prihatin, menyerahkan kasus tersebut kepada KPK, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tentu Partai Nasdem harus pintar merespons kasus itu karena Hasan bukan sembarang orang, terangnya.

Ujang mengatakan, setelah OTT tersebut, muncul berbagai spekulasi. Misalnya, ada anggapan bahwa operasi penangkapan itu sengaja menyasar kader Partai Nasdem. Hal tersebut dilakukan untuk memberi tekanan kepada partai itu yang dinilai tidak terlalu loyal kepada presiden.

Menurut dia, penilaian itu wajar saja muncul. Sebab, banyak kasus hukum yang bermuatan politik. Bahkan, kasus hukum dijadikan alat politik. Masyarakat sah-sah saja beranggapan seperti itu, ungkap pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, kasus Hasan bisa dimanfaatkan lawan politik Partai Nasdem untuk menjatuhkan citra, bahkan elektabilitas partai tersebut menjelang Pemilu 2024. Tahun depan persaingan mulai ramai, tutur Ujang.

Artikel Asli