Menko Airlangga Bertolak ke Eropa, Teken IEU-CEPA dan Perkuat Implementasi Indonesia–UK EGP
JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19–25 November 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Airlangga, Uni Eropa merupakan salah satu dari lima mitra dagang terbesar Indonesia bersama China, Amerika Serikat, Jepang, dan India, dengan nilai perdagangan bilateral yang stabil di kisaran USD30 miliar per tahun.
Dengan cakupan 27 negara anggota dan populasi sekitar 450 juta jiwa yang memiliki daya beli tinggi, kawasan tersebut menyimpan potensi pasar besar. Namun, potensi itu selama ini masih terkendala struktur tarif dan hambatan nontarif, terutama menjelang berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia.
“IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agenda utama kunjungan kerja ke Brussels adalah penandatanganan naskah perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 21 November 2026. Agenda ini menindaklanjuti pengawalan proses negosiasi yang sebelumnya dilakukan Menko Airlangga pada 5 Juni 2026.
Setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak tuntas, perjanjian ini ditargetkan mulai berlaku penuh pada kuartal I 2027.
Penguatan akses pasar ini sejalan dengan arah diplomasi ekonomi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkokoh kemandirian ekonomi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.
Begitu perjanjian berlaku penuh, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati fasilitas bea masuk 0 persen.
Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan dipangkas secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ). Adapun sisa 1,2 persen pos tarif tetap mengacu pada tarif umum (most-favoured-nation/MFN) karena sifatnya sensitif.
Fasilitas tarif 0 persen ini akan mempermudah produk unggulan nasional, seperti alas kaki, tekstil, serta komoditas olahan, untuk menembus 27 negara anggota Uni Eropa.
Selain penghapusan bea masuk, IEU-CEPA juga menghadirkan penyederhanaan aturan dokumen, percepatan pemeriksaan barang, serta penyetaraan standar uji mutu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi mitra kunci dalam rantai pasok industri modern.
Untuk memastikan peluang tersebut dimanfaatkan secara maksimal, pemerintah menyiapkan sinkronisasi kebijakan di dalam negeri melalui peningkatan efisiensi logistik, penyederhanaan prosedur ekspor, hingga pendampingan sertifikasi. Upaya ini ditujukan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani kecil dapat memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran produk Eropa.
“IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas,” jelas Airlangga.
Usai merampungkan agenda di Brussels, Menko Airlangga akan melanjutkan lawatan ke London, Inggris, pada 23 November 2026.
Di Inggris, Menko Airlangga dijadwalkan menggelar dua pertemuan strategis untuk menindaklanjuti implementasi Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP). Kesepakatan tersebut merupakan pilar ekonomi dalam Accord for a New Strategic Partnership yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 20 Januari 2026.
Pertemuan dengan para mitra di Inggris tersebut diarahkan untuk mempercepat implementasi EGP sekaligus mengawali pembahasan pembentukan Indonesia–United Kingdom CEPA.
Selain itu, diskusi juga berfokus pada perluasan investasi strategis, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta kerja sama transisi energi, disertai penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Kedua negara turut sepakat mempererat kolaborasi di sejumlah sektor prioritas, meliputi energi bersih, infrastruktur, ekonomi digital, rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan investasi berkelanjutan.










