Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan

Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan

Terkini | inews | Rabu, 18 November 2026 - 13:40
share

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memperoleh alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Mekeng menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada APBN untuk membiayai pembangunan. Sebab, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi terus meningkatkan kebutuhan anggaran di daerah.

Sebagai langkah konkret, Fraksi MPR telah menyiapkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah untuk diproses lebih lanjut di parlemen.

“Kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” kata Mekeng.

Dia berharap Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ikut mengawal proses legislasi tersebut. Mekeng menargetkan Indonesia sudah memiliki UU Obligasi Daerah pada 2027.

“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.

Mekeng menjelaskan, penyusunan naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik selama 1 tahun terakhir. Fraksi MPR menggelar kegiatan di sembilan provinsi dengan melibatkan kepala daerah, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.

“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah dan otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi teknis terkait obligasi daerah sejak 2000. Aturan tersebut antara lain diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Bapepam, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, hingga kini belum ada obligasi daerah yang diterbitkan. Mekeng menilai ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang menjadi salah satu kendala yang membuat instrumen tersebut belum menarik minat investor.

Dia kemudian mencontohkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang berkembang setelah memiliki landasan hukum. Menurutnya, sebelum 2002, SUN belum diminati pasar. Namun, setelah UU SUN disahkan pada tahun tersebut, nilai outstanding SUN kini mencapai sekitar Rp10.000 triliun.

“Kita bisa bayangkan kalau obligasi daerah ini kita terbitkan dengan Undang-Undang Obligasi Daerah, kalau daerah bisa mendapatkan 1.000 triliun saja, saya rasa ini sudah bisa sangat membantu untuk proses percepatan pembangunan di Republik Indonesia, khususnya di daerah,” katanya.

Mekeng menyebut obligasi daerah atau municipal bond telah digunakan sejumlah negara untuk membiayai pembangunan. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok.

Dia juga menyebut Senegal sebagai salah satu negara di Afrika yang menggunakan instrumen tersebut. Sementara di Asia Tenggara, Mekeng mengaku mendapat informasi bahwa Vietnam baru saja menerbitkan obligasi daerah senilai USD1 miliar.

Mekeng turut menepis anggapan bahwa penerbitan obligasi daerah otomatis akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia menjelaskan, instrumen tersebut dirancang berbasis proyek produktif yang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kembali obligasi.

“Obligasi daerah itu diterbitkan dengan basis proyek, dan proyeknya pun harus bisa menghasilkan pendapatan atau cash flow sehingga obligasi tersebut dapat dibayar dari hasil proyek itu sendiri,” ucapnya.

Sejumlah proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah meliputi pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air, hingga pengelolaan sampah.

Mekeng membedakan skema tersebut dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang menurutnya memiliki mekanisme pembayaran berbeda karena berkaitan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan pemantauannya terhadap 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, Mekeng menyebut tingkat kredit macet instrumen tersebut hanya sekitar 0,1 persen. Dia mengaitkan angka tersebut dengan pembiayaan yang terikat pada proyek dan dikelola secara terukur.

Mekeng berharap pembentukan UU Obligasi Daerah dapat menjawab keluhan pemerintah daerah mengenai keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Semoga ini bisa direstui oleh seluruh stakeholder di bangsa ini, sehingga kita bisa membantu memproses percepatan pembangunan,” ujarnya.

Seusai menyampaikan sambutan, Mekeng mendampingi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, menyerahkan naskah akademik UU Obligasi Daerah kepada Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

Penyerahan tersebut turut disaksikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta sejumlah tokoh, di antaranya Oesman Sapta Odang dan Irman Gusman.

Topik Menarik