Menkeu Lapor APBN Defisit Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, Setara 1,47 Persen PDB

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun. Jumlah itu setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menilai Realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang terukur sesuai desain anggaran tahun berjalan.

“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga konkret menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil juga meluruskan penggunaan istilah "tekor" yang kerap disematkan dalam pemberitaan media terkait kondisi APBN.

Dia menekankan, selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal sejak awal, bukan kerugian komersial seperti yang terjadi pada entitas bisnis.

"Sekali lagi saya ingin menyampaikan teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata APBN tekor. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita, didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi," tutur dia.

Suahasil mengingatkan, APBN merupakan instrumen penyaluran belanja untuk kepentingan masyarakat luas sehingga tidak bisa diukur menggunakan perspektif untung dan rugi.

"APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini ingin saya tegaskan ya. Sehingga mudah-mudahan teman-teman media lebih mengerti menggunakan kata yang tepat supaya semuanya bisa betul-betul mengerti pelaksanaan APBN itu seperti apa," jelas Suahasil.

Menurut dia berdasarkan data realisasi APBN per 31 Oktober 2026, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun.

“Keseimbangan primer kita masih positif, namun nanti akan berubah sejalan dengan berjalannya APBN menuju akhir tahun,” kata Suahasil.

Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahunan. Angka tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Belanja negara tumbuh 15,6 persen secara tahunan.

Suahasil menilai capaian selama sepuluh bulan pertama menunjukkan pelaksanaan APBN berjalan sesuai jalur (on track).

Menjelang penutupan tahun anggaran pada November dan Desember, dia memproyeksikan penyerapan belanja akan meningkat seiring penyelesaian berbagai kontrak kerja di tingkat kementerian dan lembaga (K/L).

"Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat kecepatan belanja seperti apa, seperti biasa Kementerian Lembaga itu menyelesaikan seluruh kontrak pada bulan Desember sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung tapi pembayarannya nanti akan banyak yang di bulan Desember. Di sana pembayaran-pembayaran semua biasanya mengikuti penyelesaian kontrak,” ungkap Suahasil.