Pemimpin Oposisi Israel Tuduh Netanyahu Ingin Kudeta Hasil Pemilu

TEL AVIV, iNews.id - Pemimpin oposisi Israel, Yair Golan, menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya mengudeta hasil pemilu parlemen Knesset. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan padahal kubunya kalah dalam pemilu pada 27 Oktober lalu.

Menurut Golan, perkembangan situasi politik Israel dalam 24 jam terakhir sebagai peringatan serius bagi demokrasi Israel. Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel telah mengesahkan hasil penghitungan suara yang menempatkan jumlah kursi blok Netanyahu 53, sementara blok oposisi 48. Tak ada satu kubu pun yang bisa membentuk pemerintahan karena perolehan kursi mereka di parlemen Knesset tak mencapai 61.

Meski demikian peluang blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan sangat terbuka lebar karena partai-partai Arab siap bergabung. Partai-partai Arab meraih 19 kursi parlemen.

“Netanyahu kalah. Dia menolak untuk mengakui hasilnya dan mencoba melakukan kudeta, merebut kekuasaan dengan kekerasan,” tulis Golan, di media sosial X, dikutip Kamis (5/11/2026).

Dia juga menuduh polisi menangkap aktivis politik tanpa surat perintah dan badan intelijen dalam negeri Shin Bet berusaha menginterogasi politisi senior atas tuduhan pelanggaran.

“Setiap pertambahan menit, pemerintah yang akan segera lengser memegang kendali kekuasaan, berbahaya bagi demokrasi Israel,” ujarnya, seraya mendesak partai-partai oposisi untuk membentuk pemerintahan baru secepat mungkin, memulihkan supremasi hukum, dan mencegah lembaga-lembaga negara digunakan untuk tujuan politik.

Golan juga memperingatkan kepala kepolisian serta badan intelijen Shin Bet dan Mossad untuk taat hukum.

“Anda harus setia kepada hukum dan negara Israel, bukan kepada perdana menteri, bukan kepada partai, dan bukan kepada kepentingan politik mana pun,” tuturnya.

Dia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai keadaan darurat keamanan dan demokrasi, mendesak para pemimpin oposisi untuk tidak membuang waktu membentuk pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah para pemimpin oposisi Israel sepakat merekomendasikan pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, kepada Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Herzliya, dihadiri oleh Eisenkot, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, pemimpin Yisrael Beytenu Avigdor Lieberman, Golan, serta pemimpin oposisi Yair Lapid.

Mereka bertekad mengganti pemerintahan Netanyahu dengan pemerintahan darurat nasional dan segera mulai menyusun perjanjian koalisi.

Para pemimpin oposisi sepakat untuk mengoordinasikan langkah-langkah parlementer untuk mengganti pemerintahan yang akan berakhir dan mencegah pemilu berikutnya.

Jika seluruh kubu oposisi Yahudi dan Arab merekomendasikan Eisenkot, maka total dukungan menjadi 67 kursi.

Meski demikian, partai-partai oposisi Yahudi belum sepakat untuk menerima partai-partai Arab. Lieberman menolak pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab.

Berdasarkan sistem demokrari parlementer di Israel, presiden berkonsultasi dengan partai-partai terpilih sebelum menunjuk seorang anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Anggota parlemen yang ditunjuk memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, namun bisa diperpanjang hingga 14 hari lagi.

Sementara itu, pemerintahan sebelumnya tetap menjabat hingga pemerintahan baru mendapatkan mandat dari Knesset.

Anggota Knesset yang baru terpilih dijadwalkan mengadakan sidang perdana pada 10 November. Partai-partai oposisi juga berupaya menggantikan ketua Knesset, Amir Ohana yang berasal dari Partai Likud.