Politisi Muslimah AS Ilhan Omar: Trump Ketakutan Jelang Pemilu AS

WASHINGTON, iNews.id - Politisi Muslimah Amerika Serikat (AS) Ilhan Omar menyebut Presiden Donald Trump dan Partai Republik ketakutan menghadapi pemilu paruh waktu pada 3 November mendatang. Dia menilai ancaman deportasi hingga hukuman penjara terhadap dirinya merupakan upaya intimidasi menjelang pemilu yang bisa mengubah peta kekuasaan di Kongres AS.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat itu menegaskan tidak akan mundur menghadapi tekanan pemerintahan Trump. Omar bahkan bertekad meningkatkan aktivitas kampanyenya untuk membantu Partai Demokrat merebut mayoritas kursi di DPR dan Senat.

"Kami tidak akan bisa diintimidasi. Kami tidak akan bisa dibungkam. Kami tidak akan takut," kata Omar melalui pesan video, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa (27/10/2026).

Omar, yang mewakili daerah pemilihan di Negara Bagian Minnesota, menilai langkah pemerintahan Trump terhadap dirinya menunjukkan kekhawatiran Partai Republik kehilangan dominasi di Kongres. Menurut dia, kebijakan pemerintahan Trump yang tidak populer, termasuk terkait perang melawan Iran dan imigrasi, dapat memengaruhi hasil pemilu.

Dia juga menyebut dukungan publik yang diterimanya sebagai momentum untuk melawan tekanan pemerintahan Trump. Omar berjanji akan lebih aktif berkampanye hingga hari pemungutan suara pada 3 November.

Selain berupaya membantu Demokrat merebut mayoritas kursi di kedua kamar Kongres, Omar ingin memastikan pemerintahan Trump dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya.

Ancaman terhadap Omar menguat setelah Trump pada Selasa lalu mengisyaratkan bahwa politikus keturunan Somalia tersebut dapat menghadapi hukuman penjara, bukan sekadar deportasi, terkait penyelidikan federal atas proses keimigrasiannya.

Penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan pernyataan palsu dalam dokumen pemerintah dan kemungkinan konspirasi. Agen federal bahkan telah menggeledah kediaman Omar dan menyita sejumlah barang, termasuk laptop, ponsel, buku catatan, serta paspor.

Penyidik tengah memeriksa dugaan ketidakakuratan catatan usia yang berkaitan dengan proses Omar memperoleh kewarganegaraan AS pada 2000. Pemeriksaan tersebut juga mencakup kemungkinan keterlibatan mendiang ayahnya dalam pemberian informasi usia yang tidak akurat.

Omar membantah melakukan pelanggaran. Dia menegaskan tiba di AS pada usia 12 tahun pada 1995 dan memperoleh kewarganegaraan ketika berusia 17 tahun.

Terpilih sebagai anggota DPR AS pada 2019, Omar merupakan salah satu politikus Demokrat yang vokal mengkritik kebijakan Trump. Perseteruannya dengan presiden dari Partai Republik itu kembali menjadi sorotan menjelang pemilu sela yang akan menentukan komposisi kekuatan politik di Kongres.

Pemilu 3 November menjadi ujian penting bagi Partai Republik yang saat ini menguasai DPR dan Senat. Jika Demokrat berhasil merebut mayoritas di salah satu atau kedua kamar Kongres, kemampuan pemerintahan Trump untuk meloloskan agenda politiknya berpotensi menghadapi hambatan lebih besar.

Meski demikian, hasil pemilu masih belum dapat dipastikan. Sementara itu, Omar menegaskan akan terus melawan apa yang dia sebut sebagai upaya intimidasi dan menggunakan momentum politik menjelang pemilu untuk menggalang dukungan bagi Partai Demokrat.