Demo Besar-besaran Pelajar di Prancis Ricuh, 1.900 Orang Ditangkap

PARIS, iNews.id - Gelombang demonstrasi pelajar sekolah menengah di Prancis meluas hingga memicu bentrokan dengan polisi, pembakaran, dan kerusakan fasilitas. Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan lebih dari 1.900 orang ditangkap pada Kamis (1/10/2026), sementara 305 petugas terluka dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Aksi protes yang awalnya berlangsung di wilayah Paris pekan lalu kini menyebar ke berbagai daerah, termasuk kota-kota kecil. Pada Jumat (2/10/2026), demonstrasi kembali diwarnai vandalisme, pembakaran sampah, serta bentrokan antara remaja dan aparat kepolisian.

Polisi antihuru-hara bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata, menggunakan tongkat pemukul, dan melakukan penangkapan. Menjelang sore, Kementerian Pendidikan melaporkan aksi tersebut telah berdampak pada 560 sekolah.

Gelombang demonstrasi ini mengejutkan Prancis karena berlangsung hanya sekitar sebulan setelah tahun ajaran baru dimulai. Aksi tersebut muncul di tengah berbagai persoalan yang dihadapi negara itu, mulai dari tekanan keuangan hingga persaingan politik menjelang pemilihan presiden.

Para siswa memprotes sejumlah persoalan pendidikan, termasuk minimnya sumber daya sekolah, fasilitas yang rusak, dan kekurangan staf. Mereka juga menyoroti jam belajar yang panjang serta sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi yang dinilai rumit.

Di Prancis, kegiatan belajar di sekolah menengah umumnya dimulai pukul 08.00 dan berlangsung hingga sore hari. Sejumlah mahasiswa turut bergabung dalam demonstrasi untuk menyuarakan keluhan mereka.

Meski anggaran pendidikan menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam rancangan anggaran pemerintah, kekhawatiran mengenai kualitas pendidikan tetap mengemuka. Pemerintah mengusulkan alokasi 65,5 miliar euro untuk sekolah pada tahun mendatang, lebih tinggi dibandingkan anggaran pertahanan sebesar 63,4 miliar euro.

Pemerintah Prancis menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menggelar demonstrasi damai. Namun, aparat juga diperintahkan membubarkan blokade yang menghalangi akses ke sekolah serta menghentikan kekerasan dan vandalisme.

Kementerian Dalam Negeri menyebut polisi dan staf sekolah menjadi sasaran serangan kembang api berdaya ledak serta proyektil lainnya. Dalam sejumlah insiden, pelaku juga diduga melemparkan cairan asam.

Pihak kementerian menuding orang-orang yang berniat melakukan perusakan dan penjarahan telah menyusup ke dalam gerakan demonstrasi pelajar. Mereka dinilai bertindak sebagai pelaku kejahatan dan vandalisme, bukan sebagai anak muda yang menyampaikan tuntutan secara sah.

Di sisi lain, penanganan demonstrasi oleh polisi turut menuai kritik. Kandidat presiden dari kubu kiri jauh, Jean-Luc Mélenchon, membela para mahasiswa dan mengecam tindakan aparat yang disebutnya "biadab" dan represif. Sejumlah pengunjuk rasa diduga terluka akibat proyektil pengendali massa yang ditembakkan polisi.

Para pengkritik Mélenchon menuduh partainya, France Unbowed, ikut memicu kekerasan dan berusaha mengambil keuntungan politik dari demonstrasi tersebut.

Sementara itu, tokoh sayap kanan jauh Marine Le Pen menyerukan perluasan kewenangan polisi untuk menindak para perusuh. Mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, yang berasal dari kubu konservatif dan menjadi salah satu pesaing Le Pen dalam pemilihan presiden, mengecam aksi perusakan dan pembakaran.

Presiden Emmanuel Macron juga angkat bicara dengan mengecam kekerasan serta upaya manipulasi politik terhadap para demonstran muda. Macron tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut berdasarkan konstitusi Prancis.

Demonstrasi tersebut turut menyoroti kekhawatiran mengenai ketimpangan pendidikan di Prancis. Laporan terbaru Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kesenjangan prestasi antara siswa dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih beruntung dan kurang beruntung semakin melebar. Hasil pemahaman bacaan dan matematika siswa secara keseluruhan juga mengalami penurunan.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kebijakan pemerintah terkait penggunaan teknologi oleh anak-anak. Prancis melarang penggunaan ponsel pintar di sekolah menengah saat tahun ajaran baru dimulai pada September. Negara itu juga sempat menerapkan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun, tetapi aturan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tertinggi.

Kerusuhan bahkan meluas ke negara tetangga, Belgia. Sekitar belasan sekolah di Liege ditutup pada Jumat, sehari setelah kota tersebut mengalami kekerasan yang berujung pada enam penangkapan.

Rangkaian demonstrasi ini memperlihatkan persoalan pendidikan telah berkembang menjadi isu sosial dan politik yang lebih luas di Prancis, terutama menjelang pemilihan presiden pada Mei mendatang.