Menteri LH di PBB: Presiden Prabowo Lakukan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

NEW YORK, iNews.id - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan Indonesia terus menerjemahkan ambisi iklim menjadi langkah dan aksi nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aksi iklim Indonesia diarahkan untuk berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ketahanan masyarakat.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” ujar Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026).

Jumhur mengatakan, Indonesia menerjemahkan ambisi iklim ke dalam aksi konkret melalui dokumen pembaruan komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement, yakni Enhanced NDC (Nationally Determined Contribution) dan Second NDC.

Kebijakan tersebut diarahkan menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Pada forum tersebut, Jumhur memaparkan sejumlah langkah pemerintah dalam mempercepat aksi iklim di berbagai sektor ekonomi. Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU), Indonesia terus mendorong agar serapan gas rumah kaca lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan melalui target Net Sink 2030.

Sementara di sektor limbah, pemerintah memperkuat upaya pengurangan emisi metana melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Transformasi juga dilakukan di sektor industri melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni mendekarbonisasi industri yang sudah ada sekaligus membangun industri baru rendah karbon sejak awal.

Langkah tersebut didukung inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan potensi formasi geologi serta meningkatkan kapasitas teknologi Indonesia.

Di sektor energi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar, termasuk energi surya dan panas bumi. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional.

Jumhur turut menekankan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

“Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tegas Jumhur.

Sebagai negara kepulauan yang menghadapi risiko perubahan iklim, Indonesia juga menegaskan pentingnya menjalankan adaptasi secara beriringan dengan mitigasi.

Indonesia mengembangkan upaya perlindungan kawasan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus memperkuat perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.

Dengan demikian, aksi iklim Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.

Jumhur juga menekankan negara berkembang membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai untuk melakukan transformasi dalam skala dan kecepatan yang diperlukan.

Indonesia terus memobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan instrumen nilai ekonomi karbon. Namun, pembiayaan iklim internasional dinilai perlu memenuhi prinsip terjangkau, mudah diakses, dapat diprediksi, serta sepadan dengan besarnya tantangan.

Dukungan pembiayaan juga perlu mencakup keseluruhan siklus implementasi kebijakan iklim, mulai dari penyediaan data risiko, perencanaan, penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, hingga transparansi, pemantauan, dan pembelajaran.

Indonesia juga menyerukan peningkatan dukungan terhadap loss and damage, khususnya bagi negara berkembang yang rentan terhadap kejadian cuaca ekstrem maupun dampak perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.

Menjelang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Indonesia mendorong kemajuan kredibel dalam implementasi dan peningkatan sasaran kuantitatif kolektif baru untuk pembiayaan iklim atau New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).

Bagi Indonesia, multilateralisme harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur.

Pesan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan arah aksi iklim dari komitmen menuju implementasi dan dari ambisi menuju hasil nyata. Pendekatan tersebut juga diarahkan dari sektoral menuju transformasi pembangunan yang terintegrasi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai bagian dari strategi untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, rendah karbon, berkeadilan, dan berkelanjutan.