Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami, BMKG: Butuh Waktu
JAKARTA, iNews.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merespons sorotan terkait penggunaan bahasa saat menyampaikan informasi bencana yang dinilai sulit dipahami masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR Boyman Harun saat meminta BMKG menggunakan bahasa yang lebih sederhana saat menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
Boyman menilai, tidak semua masyarakat memahami istilah teknis yang digunakan BMKG dalam menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca maupun potensi bencana.
"Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang diprint dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," ujar Boyman dalam rapat kerja bersama BMKG, Selasa (8/9/2026).
Merespons hal tersebut, Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan, pihaknya terus berupaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dalam menyampaikan informasi kebencanaan.
Menurutnya, BMKG memiliki empat target dalam diseminasi informasi, yakni akurat, cepat, mudah dipahami, serta memiliki jangkauan yang luas.
"BMKG itu kan punya empat target dalam diseminasi informasi ya, satu akurat, cepat, mudah dipahami, luas jangkauan. Mudah dipahami itu artinya bahwa BMKG sebenarnya selama ini mendiseminasikan informasi sudah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang awam atau bahasa publik," ujar Guswanto usai rapat.
Meski demikian, Guswanto mengakui proses mengubah informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat membutuhkan waktu. Hal itu juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
"Namun memang butuh waktu karena kan perpindahan translation dari bahasa teknis menuju bahasa publik itu tergantung wilayahnya. Bahkan kita juga mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa lokal. Misalkan diterjemahkan ada yang di bahasa Jawa, ada yang diterjemahkan bahasa Batak, karena memang seperti itu kita pernah lakukan," tambah Guswanto.
Guswanto menyambut baik masukan DPR agar informasi kebencanaan disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Namun, dia mengatakan proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.
"Cuma tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan. Ya, kan kami memiliki UPT di 191 UPT. Ya begitu kami informasi di pusat seperti ini maka mereka mendiseminasikan dengan gaya bahasa yang ada di lokal. Kira-kira itu," tuturnya.










