Prabowo Soroti Kinerja BUMN, Jumlah Terlalu Gemuk hingga Manipulasi Laporan Keuangan 

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk dan masih banyak yang tidak produktif. Dia juga menyinggung adanya perusahaan pelat merah yang terus mengalami kerugian, tetapi dalam laporan justru tercatat mencetak keuntungan.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, jumlah BUMN saat ini jauh lebih banyak dari perkiraannya. Saat pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, dengan sejumlah perusahaan memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan.

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata) 1.074, dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut... untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata dia.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan akan menyerahkan kepada DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat.

"Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ucapnya.

Prabowo turut menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif. Dia mengatakan ada perusahaan yang terus merugi, tetapi dalam laporan justru disebut memperoleh keuntungan.

"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tuturnya.

Kepala Negara menyebut, pemerintahannya telah menutup 290 BUMN. Ke depan, pihaknya menargetkan jumlah BUMN maksimal hanya 300 perusahaan pada akhir 2026.

"Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo.

Dengan target tersebut, jumlah BUMN akan berkurang secara signifikan dari 1.074 perusahaan yang sebelumnya ditemukan pemerintah. Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujarnya.

Prabowo juga menyebut perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut antara lain berasal dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas.

"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," katanya.

Dia menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.

"Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih," tuturnya.