Prabowo Usulkan Amnesti untuk Pejabat BUMN yang Mengaku Salah dan Taubat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan untuk memberikan amnesti khusus kepada pengurus-pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah merugikan negara, tetapi mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," kata Prabowo.

Kepala Negara akan menyerahkan keputusan mengenai usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," tuturnya.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menyarankan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.

Prabowo mengungkapkan, sejak Danantara dibentuk, pemerintah menemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah tersebut membuatnya terkejut karena sebelumnya dia memperkirakan perusahaan BUMN hanya berkisar 300-400.

Menurutnya, sebagian perusahaan pelat merah juga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," kata Prabowo.

Atas kondisi tersebut, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BUMN dalam beberapa dekade terakhir.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ucapnya.

Kepala Negara menilai, masih terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Bahkan, dia menyoroti adanya perusahaan yang terus mengalami kerugian tetapi justru melaporkan kinerja keuangan yang positif.

"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita," ucapnya.