Sidang Tahunan MPR, Ahmad Muzani Ingatkan Perbedaan Politik Tak Boleh Memecah Belah Kebangsaan
JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan, tidak terpecah belahnya masyarakat akibat perbedaan politik merupakan janji kepada Republik Indonesia yang beberapa hari lagi memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan.
Hal ini disampaikan Muzani dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Muzani mengatakan, Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 bukan hanya sekadar upacara konstitusional, tetapi juga momentum untuk meneguhkan janji kepada negara.
"Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga, janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan," ujar Muzani.
Muzani menambahkan, para pendiri bangsa merupakan tokoh-tokoh yang penuh integritas. Mereka tetap bersatu meski terjadi perdebatan terkait dasar negara, bentuk pemerintahan, wilayah negara, hingga hubungan yang harmonis antara agama dan negara.
"Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, negeri ini hasil kesetiaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar," katanya,
"Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan," tuturnya.
Dia pun menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Menurutnya, persatuan tidak cukup hanya digaungkan, tetapi harus dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu, menjaga persatuan berarti menjaga keadilan," ucapnya.
Muzani juga menyoroti pentingnya menjaga ruang perbedaan pendapat. Dia mengingatkan agar kritik tidak dimanfaatkan untuk memecah persatuan.
Di sisi lain, persatuan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam atau meredam kritik.
"Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan, sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat," tuturnya.
