Mundurnya Perry Warjiyo dan Tiga Risiko yang Tidak Boleh Diremehkan

Achmad Nur Hidayat

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

APA yang akan terjadi ketika gubernur bank sentral mengundurkan diri justru pada saat rupiah bergerak di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat? 

Pertanyaan ini menjadi penting setelah Senin pagi, 27 Juli 2026, konferensi pers mengatakan bahwa Perry Warjiyo mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. 

Kabar tersebut segera mengubah perhatian publik dari sekadar pergerakan kurs menjadi persoalan yang lebih mendasar, yakni kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.

Sampai tulisan ini disusun, klarifikasi resmi alasan sebenarnya belum diketahui oleh siapa pun selain Pak Perry Warjiyo sendiri. Sayangnya dalam konferensi pers tersebut tidak hadir Pak Perry Warjiyo sendiri. 

Klarifikasi tersebut tidak boleh ditunda. Dalam pasar keuangan, kekosongan informasi mudah diisi oleh spekulasi, sementara spekulasi mengenai kepemimpinan bank sentral dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan pemerintah memberikan penjelasan.

Mundurnya Perry Warjiyo tidak semestinya dibaca hanya sebagai pergantian seorang pejabat. Bank Indonesia bukan kementerian yang pimpinannya dapat diganti sebagai bagian dari penyesuaian kabinet. Ia merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan ikut memelihara stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali diubah, menempatkan independensi sebagai fondasi kelembagaan bank sentral.

Dampak pengunduran diri ini akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menggantikan Perry, melainkan oleh bagaimana pemerintah dan DPR mengelola proses transisi. Apabila transisi berlangsung transparan, profesional, dan menjamin kesinambungan kebijakan, gejolak dapat dibatasi. 

Akan tetapi, jika pergantian tersebut dipersepsikan sebagai hasil tekanan politik atau upaya memperlemah independensi BI, dampaknya akan menjalar dari pasar valuta asing ke APBN, perbankan, dunia usaha, dan akhirnya rumah tangga.

Pasar Menghukum Ketidakpastian

Dampak pertama yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya tekanan terhadap rupiah. Beberapa hari sebelum kabar pengunduran diri muncul, posisi rupiah memang sudah berada dalam kondisi rapuh. 

Data JISDOR Bank Indonesia menunjukkan kurs berada pada Rp17.973 per dolar Amerika Serikat pada 24 Juli 2026. Pada 13 Juli, kurs sempat mencapai Rp18.131 per dolar Amerika Serikat. 

Kondisi ini terjadi setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara kumulatif 100 basis poin sejak Mei untuk menahan tekanan terhadap rupiah dan menarik kembali modal asing. 

Rupiah pernah menyentuh rekor terendah Rp18.190 per dolar Amerika Serikat pada 8 Juni 2026. Tekanan tersebut bukan semata-mata akibat faktor global, tetapi juga dipengaruhi kekhawatiran pasar mengenai kesehatan fiskal, konsistensi kebijakan pemerintah, dan independensi bank sentral. 

Dalam situasi seperti itu, pengunduran diri gubernur BI berpotensi menciptakan tambahan premi ketidakpastian. Investor tidak langsung menunggu penjelasan panjang mengenai alasan pribadi atau dinamika internal. 

Mereka akan lebih dahulu menilai apakah kebijakan moneter tetap konsisten, apakah intervensi valuta asing dilanjutkan, dan apakah pengganti Perry memiliki kewenangan serta independensi yang memadai.

Respons pertama pasar biasanya bersifat defensif. Investor dapat mengurangi kepemilikan aset rupiah, menahan pembelian surat utang negara, atau memindahkan sebagian dana ke aset dolar. 

Perusahaan juga dapat mempercepat pembelian valuta asing untuk mengamankan kebutuhan impor dan pembayaran utang. Perilaku ini dapat menambah permintaan dolar dan memperlemah rupiah, bahkan sebelum terjadi perubahan fundamental dalam perekonomian.

Pelemahan rupiah bukan hanya persoalan layar perdagangan. Indonesia masih mengimpor minyak, bahan baku industri, mesin, obat-obatan, pangan tertentu, dan berbagai komponen produksi. Ketika dolar semakin mahal, biaya tersebut masuk ke harga barang, ongkos transportasi, biaya produksi, dan tarif layanan.

Rumah tangga miskin dan kelas menengah akan menerima dampak paling besar karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi harian. Pelaku usaha mikro dan kecil juga lebih rentan karena tidak memiliki fasilitas lindung nilai seperti perusahaan besar. Sementara eksportir tertentu mungkin memperoleh tambahan penerimaan dalam rupiah, manfaat tersebut tidak selalu menyebar secara merata dan dapat tergerus oleh kenaikan biaya bahan baku impor.

Premi Risiko Berpindah ke APBN dan Masyarakat

Dampak kedua adalah meningkatnya biaya pembiayaan. Pemerintah Indonesia membutuhkan pasar surat utang yang stabil untuk membiayai defisit, membayar utang jatuh tempo, dan menjalankan program pembangunan. 

Investor yang meragukan arah kebijakan moneter akan meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko kurs dan ketidakpastian kelembagaan.

Ini artinya, biaya pergantian gubernur BI yang tidak dikelola dengan baik dapat masuk langsung ke APBN. Pemerintah harus membayar bunga lebih besar ketika menerbitkan Surat Berharga Negara. 

Ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik justru terserap untuk pembayaran bunga.

Beban tersebut pada akhirnya tidak ditanggung oleh pejabat yang mengambil keputusan, tetapi oleh pembayar pajak dan masyarakat penerima layanan publik. 

Ketika biaya utang meningkat, pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama sulit: menaikkan penerimaan, memangkas belanja, menambah utang, atau mengurangi kualitas program. Pada titik inilah persoalan kepemimpinan bank sentral berubah menjadi persoalan distribusi beban publik.

Tekanan juga dapat masuk ke sektor perbankan. Pada Rapat Dewan Gubernur 21 sampai 22 Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada 5,75 persen, setelah sebelumnya melakukan pengetatan untuk mempertahankan stabilitas rupiah. 

BI juga memilih memperluas insentif bagi aliran modal asing agar stabilisasi kurs tidak sepenuhnya bergantung pada kenaikan suku bunga. 

Apabila rupiah kembali mengalami tekanan akibat ketidakpastian kepemimpinan, bank sentral dapat dipaksa memilih kebijakan yang lebih keras. 

Kenaikan suku bunga lanjutan mungkin dibutuhkan untuk mempertahankan daya tarik aset rupiah. Akan tetapi, langkah tersebut akan menaikkan biaya dana perbankan dan memperlambat penurunan bunga kredit.

Konsekuensinya terasa pada cicilan rumah, kredit kendaraan, pembiayaan modal kerja, dan investasi perusahaan.

Usaha kecil yang sudah menghadapi lemahnya daya beli dapat menunda ekspansi atau mengurangi pekerja. 

Perusahaan besar juga dapat menahan investasi ketika biaya modal meningkat. Dengan demikian, gejolak yang semula muncul di pasar uang dapat berujung pada perlambatan penciptaan lapangan kerja.

Bank Indonesia sebenarnya masih memiliki bantalan eksternal. Cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar US$145,6 miliar, naik dari US$144,9 miliar pada Mei. 

Posisi tersebut memberikan kemampuan bagi BI untuk melakukan stabilisasi. Akan tetapi, cadangan devisa bukan sumber daya tanpa batas dan tidak dapat menggantikan kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan. 

Intervensi dapat menahan volatilitas dalam jangka pendek, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengatasi ketidakpercayaan institusional. 

Semakin lama pasar meragukan independensi bank sentral, semakin mahal biaya yang diperlukan untuk mempertahankan rupiah.

Independensi BI Menjadi Taruhan Terbesar

Dampak ketiga, dan yang paling mendasar, adalah risiko terhadap independensi Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry akan memunculkan pertanyaan mengenai hubungan bank sentral dengan pemerintah, DPR, dan kepentingan politik yang menginginkan kebijakan moneter lebih longgar.

Independensi bukan berarti BI boleh bekerja tanpa pengawasan. Bank sentral wajib transparan, dapat diperiksa, dan harus menjelaskan dasar setiap kebijakannya kepada publik dan DPR. 

Akan tetapi, keputusan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar harus didasarkan pada data ekonomi, bukan pada kebutuhan politik jangka pendek.

Kajian yang dihimpun Bank for International Settlements menunjukkan bahwa independensi bank sentral berkaitan dengan inflasi yang lebih rendah dan stabil tanpa harus mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. 

Independensi memungkinkan bank sentral menolak tekanan untuk mempertahankan suku bunga terlalu rendah, mencetak uang berlebihan, atau membiayai kebutuhan fiskal yang tidak berkelanjutan. 

Pada saat yang sama, independensi harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat. 

Kekhawatiran ini bukan muncul tanpa konteks. Pada Februari 2025, Reuters melaporkan adanya wacana dari sebagian anggota DPR untuk mengevaluasi posisi Perry karena dianggap tidak cukup mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam persoalan pembagian beban pembiayaan. 

Wacana itu ketika itu dibantah pimpinan DPR. Akan tetapi, riwayat perdebatan tersebut membuat pasar akan meneliti secara ketat alasan pengunduran diri dan proses penunjukan penggantinya. 

Jika gubernur baru dipilih karena kesediaannya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, Indonesia berisiko memasuki kondisi dominasi fiskal. 

Dalam situasi tersebut, kebijakan moneter bukan lagi terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah, tetapi digunakan untuk meringankan pembiayaan APBN.

Dalam jangka pendek, pembiayaan murah mungkin tampak menguntungkan pemerintah. Akan tetapi, biaya jangka panjangnya dapat berupa inflasi, pelemahan mata uang, keluarnya modal, dan hilangnya disiplin anggaran. 

Masyarakat kemudian membayar melalui kenaikan harga kebutuhan hidup dan penurunan nilai tabungan.

Operasional Bank Indonesia memang tidak bergantung pada satu orang. Perry sendiri pernah menjelaskan bahwa keputusan BI diambil secara kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur, dengan rekomendasi yang dirumuskan melalui berbagai komite. 

Struktur ini menjadi penyangga penting agar kebijakan tidak berhenti ketika terjadi pergantian pejabat. 

Akan tetapi, figur gubernur tetap memiliki peran besar dalam membentuk komunikasi kebijakan, meyakinkan investor, memimpin Dewan Gubernur, dan menjaga batas hubungan antara kebijakan moneter dan kepentingan fiskal. Oleh karena itu, kesinambungan administratif tidak otomatis menjamin kesinambungan kredibilitas.

Transparansi Harus Mendahului Spekulasi

Pemerintah dan BI perlu bergerak cepat. Pertama, Presiden dan BI harus menjelaskan alasan rasional pengunduran diri tersebut. Penjelasan tersebut diperlukan bukan untuk membuka persoalan pribadi, melainkan untuk memastikan tidak terdapat tekanan politik yang mengganggu independensi bank sentral.

Kedua, BI harus menegaskan bahwa kerangka kebijakan hasil Rapat Dewan Gubernur Juli tetap berlaku. Komitmen terhadap sasaran inflasi, stabilisasi rupiah, kecukupan likuiditas, dan stabilitas sistem keuangan harus disampaikan dalam satu pesan yang konsisten.

Ketiga, proses pemilihan gubernur baru harus berlangsung terbuka dan berbasis kompetensi. DPR tidak cukup hanya menilai pengalaman teknis. Calon gubernur perlu menjelaskan sikapnya mengenai independensi BI, pembiayaan defisit, stabilitas rupiah, transparansi kebijakan, dan batas koordinasi dengan pemerintah.

Keempat, DPR harus memperkuat pengawasan tanpa mengambil alih kebijakan moneter. Evaluasi terhadap BI harus diarahkan pada efektivitas kebijakan dan akuntabilitas, bukan digunakan untuk menekan bank sentral agar mengambil keputusan yang menyenangkan pemerintah.

Mundurnya Perry Warjiyo dapat menjadi transisi kelembagaan yang terkendali, tetapi juga dapat berubah menjadi krisis kepercayaan. Pembeda di antara keduanya adalah transparansi, kepastian prosedur, dan jaminan bahwa Bank Indonesia tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan fiskal.

Rupiah tidak hanya dijaga dengan cadangan devisa dan suku bunga. Rupiah juga dijaga oleh kepercayaan bahwa keputusan ekonomi dibuat secara profesional. 

Apabila kepercayaan itu melemah, biaya pertama terlihat di pasar keuangan, tetapi tagihan akhirnya akan sampai kepada rakyat melalui harga yang lebih mahal, bunga kredit yang lebih tinggi, lapangan kerja yang melambat, dan anggaran publik yang semakin sempit.