IJTI Respons Pernyataan Prabowo: Pers Pilar Demokrasi, Bukan Londo Ireng

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) meminta Presiden Prabowo Subianto menghindari penggunaan diksi yang berpotensi memberi pelabelan negatif terhadap profesi jurnalis. Hal itu disampaikan menyusul pernyataan Prabowo yang menyebut adanya pihak-pihak berperilaku seperti "Londo Ireng" dengan bersembunyi di balik profesi wartawan.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menegaskan jurnalis yang bekerja secara profesional dan berpegang pada kode etik bukanlah pihak yang ingin merusak bangsa maupun menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing.

"Jurnalis independen yang bekerja sesuai kaidah profesi bukanlah kaki tangan asing (Londo Ireng) maupun pihak yang ingin merusak bangsa. Tugas kami adalah menghadirkan informasi yang jujur, faktual, dan berimbang demi kepentingan publik, bukan untuk memecah belah," ujar Herik dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).

Menurut dia, seluruh jurnalis yang bekerja berdasarkan norma kebebasan pers merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang mencintai negaranya. Bahkan, kata dia, per seringkali bekerja di lapangan dengan bertaruh nyawa untuk menjaga transparansi, menyampaikan kebenaran, dan mengawal demokrasi.

Herik mengingatkan bahwa apabila terdapat pemberitaan atau media yang dinilai bermasalah, penyelesaiannya telah diatur melalui mekanisme resmi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menggunakan mekanisme resmi melalui Dewan Pers (hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan) sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan dengan memberikan label generalisasi kepada seluruh profesi Jurnalis," katanya.

Meski demikian, Herik tetap meyakini Prabowo merupakan pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan menghargai peran pers. Dia menekankan pers juga siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Namun, dia menilai apabila pernyataan Prabowo tersebut ditujukan kepada oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan tertentu, sebaiknya digunakan diksi yang lebih tepat agar tidak menimbulkan stigma terhadap profesi jurnalis secara umum.

Selain itu, Herik mengingatkan pernyataan Prabowo memiliki dampak sosial dan politik yang luas sehingga berpotensi memicu intimidasi atau pembatasan terhadap kerja jurnalistik jika disalahartikan.

"Pernyataan seorang Presiden bukan sekadar opini personal, melainkan pernyataan kenegaraan yang memiliki dampak sosial-politik yang luas. Pelabelan 'Londho Ireng' terhadap profesi jurnalis berisiko menjadi justifikasi pihak lain melakukan intimidasi, pengawasan berlebihan, atau pembatasan terhadap kerja jurnalistik. IJTI meminta Presiden dan pejabat publik memilih diksi yang tepat dan positif," tutur dia.

Di sisi lain, Herik menyoroti kondisi industri pers nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi digital hingga persoalan keberlanjutan ekonomi media dan kesejahteraan jurnalis. Karena itu, dia meminta negara hadir melalui regulasi yang adil dan mendukung keberlangsungan ekosistem pers tanpa mengintervensi independensi redaksi.

"IJTI kembali mengingatkan kepada semua pihak mengenai pentingnya memahami landasan kerja jurnalis. Pers menduduki posisi strategis bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa pers yang bebas dan kritis, fungsi checks and balances dalam pemerintahan tidak akan berjalan optimal. Menghormati profesi Jurnalis yang bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik sama halnya dengan merawat kebebasan rakyat dan menjaga martabat demokrasi di Indonesia," kata Herik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan pihak-pihak yang disebutnya sebagai 'londo ireng' saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Prabowo awalnya menyoroti pemberitaan media yang menurutnya lebih banyak mengangkat sisi negatif, meski pemerintah telah melakukan berbagai pembangunan, termasuk renovasi puluhan ribu sekolah.

“Ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 27.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia taruh di halaman pertama. Dia kira kita nggak ngerti,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya mengetahui media yang dimaksud tetapi memilih untuk tidak menyebutkannya. “Saya nggak sebutlah media mana. Pada saatnya saya sebut. Kalian sudah tahulah,” katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjunjung demokrasi dan tidak antikritik. Namun, dia menegaskan pemerintah memahami adanya pihak-pihak yang menurutnya lebih memilih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.

Prabowo kemudian menyebut kelompok tersebut sebagai 'londo ireng', istilah yang menurutnya merujuk pada orang-orang Indonesia yang dahulu berpihak kepada Belanda dan melawan bangsa sendiri.

“Itu yang dulu kita sebut londo ireng, ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM,” kata Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “LSM harus kita tanya. Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrik lo siapa? Yang bayar handphone lo siapa? Cari kerjaan susah, kita tahu kan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo mengatakan pemerintah memahami adanya upaya untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap kondisi Indonesia melalui berbagai narasi pesimistis. Dia mencontohkan berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan mengalami kolaps pada bulan-bulan tertentu, tetapi prediksi tersebut tidak terbukti.

“Jadi saudara-saudara kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps, bulan April akan kolaps, eh April lewat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps, bulan Mei lewat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps, bulan Juli akan kolaps, tiap bulan akan kolaps,” katanya.

“Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan, nggak boleh. Tahan ya jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu, gelasmu boleh kan gelasmu? Gelas,” lanjut Prabowo.