Pembangunan IKN Tahap II Dikebut, Siap Jadi Ibu Kota Politik di 2028

JAKARTA, iNews.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan fisik tahap II. Hal ini demi mengejar target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. 

Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi swasta, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan, percepatan pembangunan dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

"Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026). 

Pembangunan Tahap II IKN didukung melalui tiga sumber pembiayaan, yakni APBN, KPBU, dan investasi swasta. Dari sisi APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. 

Sebanyak sembilan paket telah rampung pada tahun 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya memasuki persiapan lelang.

Proyek yang masih berjalan mencakup pembangunan gedung kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari penyediaan layanan dasar perkotaan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani 90 paket pekerjaan, dengan 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Sejumlah proyek strategis yang tengah dikerjakan meliputi Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta berbagai ruas jalan pendukung.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan IKN.

Kontribusi sektor swasta juga terus meningkat. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun dan enam proyek sedang memasuki tahap konstruksi, antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, serta sejumlah proyek apartemen dan kawasan campuran.

Selain itu, melalui skema KPBU saat ini terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek jalan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.