Gerindra Dukung LBGT Ditetapkan Jadi Ancaman Negara, Sebut Sikap Tegas Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Partai Gerindra mendukung penetapan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap negara. Gerindra mendorong agar pelaku LGBT dikenai hukuman pidana.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menjelaskan, aturan yang menetapkan LGBT sebagai ancaman negara merupakan sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya pikir itu bagus ya. Dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya. Jadi dan Presiden menyampaikan secara tegas, dan kita harus apa namanya, mendukung apa yang menjadi pernyataan dari Presiden agar itu bagian bahwa itu ada ancaman dari pertahanan kita. Jadi kita support pemerintah pusatlah," ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Saat disinggung soal anggapan potensi melanggar HAM dalam pidana LGBT, dia menilai perlu dikaji mendalam. 

"Ya tentu harus ada kajian lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi. Tetapi yang pastikan di negara kita kan belum diperbolehkan," kata Bahtra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Dalam regulasi tersebut, bahaya perluasan budaya LGBT kini ditempatkan sejajar dengan ancaman makro lainnya seperti terorisme, separatisme hingga praktik judi daring.

Kebijakan tegas ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo di Jakarta.

Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintah mendefinisikan ancaman nonmiliter sebagai bentuk usaha atau kegiatan tanpa senjata yang dinilai terstruktur, membahayakan, serta mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.