Said Iqbal Bantah Isu 55.000 Buruh Terancam PHK: Harga Gas Industri Sudah Turun

JAKARTA, iNews.id - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) 55.000 buruh di sektor manufaktur. Menurutnya, jumlah tersebut masih sekadar potensi dan tidak berdasar pada fakta di lapangan.

"Tentang PHK 55.000 buruh itu baru potensi, dan itu tidak benar. Saya sampaikan di sini, tidak benar industri granit, keramik, Tekstil dan Produk Turunan (TPT) yang diklaim 55.000 akan PHK, tidak benar," kata Said di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dia menegaskan pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan agar tidak terjadi PHK besar-besaran, salah satunya menurunkan harga gas industri. Dengan begitu, ongkos produksi sektor manufaktur akan turun sehingga mencegah pengurangan karyawan.

"Intervensi kebijakan dari presiden, gas industri non-subsidi sudah diturunkan. Tadinya mintanya 16 dolar AS per MMBTU, tapi oleh presiden diturunkan lebih kecil lagi. Mintanya pengusaha 16, presiden memutuskan 13 dolar AS per MMBTU," tuturnya.

Meski demikian, Said mengaku masih terdapat perusahaan yang terpaksa melakukan PHK, salah satunya PT Granito. Sebab, perusahaan tersebut melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes.

"Granito itu dia terjadi PHK karena diversifikasi usaha. Dia enggak mau main lagi di keramik, dia fokus misal di asbes dan produk-produk lainnya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap potensi ribuan buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, dia menyebut pemerintah bergerak cepat mengambil tindakan terkait nasib para buruh.

"Memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata, dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito," kata Andi usai rapat bersama Satgas PHK dan pimpinan DPR di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dia menceritakan, beberapa hari yang lalu perusahaan mengatakan seluruh pekerja terkena PHK. Sementara itu, rapat tersebut juga membahas nasib ribuan buruh yang terancam PHK.