Purbaya Beri Sinyal Utang KCIC di Bawah Kemenkeu, Tunggu Pengumuman AHY

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kuat bahwa pemerintah telah menetapkan keputusan final terkait pengalihan pergeseran pengelolaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan strategis tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Purbaya menegaskan, meskipun hasil rapat telah mencapai kesepakatan, rincian teknis mengenai skema tersebut menjadi kewenangan AHY untuk disampaikan kepada publik.

"Nanti setelah diumumkan. Setelah diumumkan Pak AHY Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY," kata Purbaya usai menghadiri acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meski masih menutup rapat detail implementasi utang KCIC, Purbaya memastikan bahwa tahapan pembahasan telah selesai.

"Begitu diumumkan nanti, tapi yang jelas sudah putus. Cuma belum saatnya diumumkan dan saya gak berhak ngomongin," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah "pengambilalihan" ini bukan merujuk pada akuisisi KCIC sebagai lembaga secara utuh, melainkan pergeseran tanggung jawab pengelolaan beban utang proyek tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Dengan ditariknya pengelolaan utang ke Kemenkeu, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan restrukturisasi. Langkah ini memungkinkan penggunaan instrumen fiskal seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) atau skema pendanaan lainnya untuk menyehatkan neraca keuangan proyek Whoosh.

Selain itu, beredar kabar bahwa Menkeu Purbaya tengah menjajaki peluang untuk menggandeng investor baru asal Cina. Strategi ini diharapkan dapat membantu meringankan pembayaran utang KCIC sehingga tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan (BP) BUMN sekaligus COO, Donny Oskaria, membenarkan bahwa opsi pengalihan ke Kemenkeu ini telah dibahas secara intensif guna mencari solusi finansial terbaik.

"Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Insyaallah mudah mudahan bentar lagi selesai. Kita bikin satu-satu, insyaallah. Kita akan selesaikan ada beberapa skema tentunya. Nanti saya akan update, kalau skrng blm final di-update akan rame lagi kita takutnya," kata Donny di Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Penyelesaian restrukturisasi utang ini dipandang krusial untuk menjamin keberlangsungan operasional kereta cepat dalam jangka panjang tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. Sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Infrastruktur, dan BP BUMN diharapkan dapat menghasilkan skema yang mampu menjaga kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional.