Pemerintah Batal Terapkan Belajar Online imbas Kenaikan Harga Minyak Dunia, Ini Alasannya

Pemerintah Batal Terapkan Belajar Online imbas Kenaikan Harga Minyak Dunia, Ini Alasannya

Berita Utama | inews | Rabu, 25 Maret 2026 - 12:46
share

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah batal menggelar pembelajaran online. Sebelumnya, wacana tersebut dibahas sebagai opsi efisiensi akibat kenaikan harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah.

Pratikno menjelaskan pembatalan wacana ini mengingat prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Pratikno menegaskan pembelajaran online bagi siswa saat ini tidak menjadi sebuah urgensi. Kesepakatan ini juga diputuskan usai berkoordinasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Menag Nasarudin Umar. Mereka sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa. 

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka tetap atau langsung diutamakan.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien. 

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.

Topik Menarik