PBB Kutuk Keras Serangan AS-Israel dan Balasan Iran, Ancam Perdamaian Global

PBB Kutuk Keras Serangan AS-Israel dan Balasan Iran, Ancam Perdamaian Global

Terkini | inews | Minggu, 1 Maret 2026 - 06:35
share

JAKARTA, iNews.id - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat menyusul serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, Minggu (1/3/2026). PBB mengutuk keras serangan AS-Israel dan serangan balasan Iran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menegaskan aksi militer tersebut mengancam serius perdamaian dan keamanan internasional.

"Tindakan militer membawa risiko memicu serangkaian peristiwa yang tidak dapat dikendalikan siapa pun di wilayah paling bergejolak di dunia," ujar Guterres dilansir dari Al Jazeera.

Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB Amir-Saeid Iravani mengatakan serangan AS dan Israel ilegal dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Dia menuding adanya penargetan yang disengaja dan terus-menerus terhadap infrastruktur sipil.

Iravani merujuk pada serangan terhadap sekolah dasar putri di Minab yang menurutnya telah menewaskan lebih dari 100 anak.

"Ini bukan hanya tindakan agresi, ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Iravani.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menuding rezim Iran dengan sengaja telah mengacaukan dunia. Menurut dia, rezim Iran telah membunuh pasukan dan warga negara Amerika, mengancam sekutu regional, dan membahayakan keamanan pelayaran internasional yang menjadi tumpuan dunia.

Waltz mengatakan dukungan besar-besaran Iran terhadap proksi-proksi kekerasan sudah terlalu lama membawa pertumpahan darah dan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Pengejaran kemampuan rudal canggih Iran yang berkelanjutan, ditambah dengan penolakannya untuk meninggalkan ambisi nuklir, meskipun ada peluang diplomatik, menghadirkan bahaya yang serius dan terus meningkat.

"Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Prinsip itu bukan masalah politik. Itu adalah masalah keamanan global, dan untuk tujuan itu, Amerika Serikat mengambil tindakan yang sah," kata Waltz.

Topik Menarik