Eks Menag Yaqut Lawan Penetapan Tersangka lewat Praperadilan, Ini Reaksi KPK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hak hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo merespons Gus Yaqut yang mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka. 

"KPK menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026). 

Budi menegaskan, pengajuan praperadilan dijamin Undang-Undang. 

"KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sistem peradilan pidana," ujarnya. 

Dia menyatakan, seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

KPK juga memastikan setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti, termasuk dalam kasus kuota haji ini.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara juga telah mengonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, penyidikannya masih berprogres, salah satunya menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negaranya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan yang dilihat Rabu (11/2/2026). 

Praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, diajukan pada Selasa 10 Februari 2026.

Adapun sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10.00 WIB.