Luhut Tolak Toba Pulp Lestari: Kerusakan Hutan Terbesar di Tapanuli karena TPL!
JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sebab, dia menilai kerusakan hutan di kawasan Tapanuli, Sumatra Utara (Sumut), disebabkan operasional TPL.
"Saya menolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya Menperindag, waktu saya pergi ke Toba ke gereja HKBP di Pearaja. Saya lewat TPL, saya lihat ada demo. Terus pembantu saya bilang ini demo mengenai PT Indorayon (sebelum berubah nama menjadi Toba Pulp Lestari)," ujar Luhut dalam video yang diunggah lewat akun Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (12/1/2026).
Dia menjelaskan, para demonstran saat itu mengeluhkan operasional TPL merusak lingkungan.
"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ, ini kita suspend saja, kita tutup saja. Waktu itu banyak lah ramai bahwa ekonominya juga tidak baik," kata dia.
Menurut Luhut, TPL sempat ditutup sementara. Namun, perusahaan itu dibuka kembali.
Dia menuturkan, kerusakan hutan paling masif yang terjadi di kawasan Tapanuli disebabkan oleh TPL.
"Kalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat, betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," kata dia.
Dia mengatakan telah menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih tanah milik TPL. Hal itu, menurut dia, dapat bermanfaat bagi rencana pendirian pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, Sumut.
"Jadi saya waktu menghadap presiden saya melaporkan kepada beliau. Bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, sekalian saja Pak di-relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana rakyat," kata Luhut.
"Jadi menurut saya gak ada gunanya lagi Toba Pulp di situ, Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sudah gak benar," imbuhnya.
Luhut juga menjawab tudingan memiliki saham di TPL. Dia menegaskan tudingan itu tidak berdasar.
Dia menegaskan hanya memiliki saham di perusahaan miliknya yakni PT Toba Sejahtra.
"Kalau ada orang menuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004 IUP batu bara di Kutai Kartanegara. Ya itu. Itulah sampai hari ini milik saya," ujar Luhut.
Dia mengklaim tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) nikel, terlebih saham di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagaimana dituduhkan segelintir pihak.
"Saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri. Saya tidak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya tidak mau," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit dan evaluasi total PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perintah itu diberikan imbas banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra.
"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dia mengaku akan memerintahkan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) untuk menindaklanjuti perintah Prabowo tersebut.
"Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini," tutur Raja Juli.
