KUHP-KUHAP Baru Berlaku, Habiburokhman: Hanya Orang Jahat yang Dipenjara

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim, hanya orang jahat yang bisa dipidana oleh KUHP dan KUHAP baru. Pernyataan ini dilontarkan merespons adanya anggapan KUHP dan KUHAP baru rentan memidanakan pengkritik pemerintah.

"KUHP dan KUHAP baru memastikan hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara. Dalam KUHP dan KUHAP baru, sudah dibuat aturan pengaman yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik bisa dipidana," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Adapun aturan pengaman yang dimaksud Habiburokhman tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP. Klausul ini mengatur hakim dalam menghukum wajib mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

"Faktanya tidak adil jika orang yang mengkritik harus dihukum. Dalam posisi begitu, hakim tidak perlu menghukum orang yang menyampaikan kritik," kata Habiburokhman.

Sementara klausul pengaman kedua diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf C. Klausul ini mengatur hakim agar menjatuhkan hukuman wajib menilai sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan.

"Jika di sikap batin terdakwa mengkritik bukan bermaksud merendahkan martabat orang, maka hakim tidak perlu menghukum orang tersebut," katanya.

Tak hanya itu, klausul pengaman juga ada di Pasal 246 KUHAP yang mengatur hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan jika perbuatan yang dilakukan tergolong ringan.

"Mungkin ada orang yang mengkritik dengan data yang tidak benar, tapi maksudnya baik ingin mengingatkan pejabat atau penguasa perbuatan tersebut jelas kategori ringan, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan kepada terdakwa," kata politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, aturan baru ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pada Korps Bhayangkara, mulai dari satuan reserse kriminal hingga satuan lalu lintas.

“Per jam 00.01 WIB Jumat 2 Januari 2026 seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini,” kata Trunoyudo, Jumat (2/1/2026).

Trunoyudo menambahkan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga telah menyusun format administrasi penyidikan baru terkait dengan pelanggaran hukum dan tindak pidana.