Krisis Kelahiran, China Naikkan Pajak Kondom demi Jaga Populasi

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah China terus mencari cara untuk mengatasi krisis kelahiran yang kian mengkhawatirkan. Salah satu langkah terbaru yang cukup menyita perhatian publik adalah kebijakan pengenaan pajak penjualan alat kontrasepsi sebesar 13 persen, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Kebijakan ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Menaikkan pajak kontrasepsi, pemerintah berharap pasangan usia produktif lebih terdorong untuk memiliki anak. Namun, langkah tersebut langsung memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

Pada 2025, jumlah penduduk China diperkirakan sekitar 1,41 hingga 1,42 miliar jiwa. Ini menjadikannya negara terpadat kedua di dunia setelah India, dengan tren populasi menurun akibat angka kelahiran rendah dan populasi yang menua. 

Worldometer mencatat populasi sekitar 1,416 miliar pada pertengahan 2025, sementara sumber lain menyebut 1,42 miliar, mencerminkan perlambatan pertumbuhan populasi.

Di sisi lain, sebagian menilai kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Alih-alih meningkatkan jumlah kelahiran, kenaikan pajak kontrasepsi dianggap tidak menyentuh akar persoalan rendahnya minat memiliki anak di China.

Sejumlah pakar menilai kebijakan tersebut keliru. Anggapan kenaikan pajak kondom akan berdampak langsung pada tingkat kelahiran dinilai “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran”.

Sebelumnya, pemerintah China telah mencoba berbagai insentif lain. Salah satunya memberikan subsidi sekitar Rp24 juta per anak bagi setiap pasangan. Namun, hasilnya belum signifikan untuk membalikkan tren penurunan kelahiran.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang melemah dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia membuat pemerintah semakin terdesak. Berbagai kebijakan pun terus digulirkan untuk mendorong generasi muda menikah dan memiliki keturunan.

Data resmi menunjukkan populasi China telah menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, jumlah kelahiran hanya mencapai 9,54 juta bayi, atau sekitar setengah dari angka kelahiran satu dekade sebelumnya, saat aturan pembatasan anak mulai dilonggarkan.

China sendiri pernah menerapkan kebijakan satu anak sejak 1994 yang berlangsung selama puluhan tahun. Kini, kebijakan tersebut telah dicabut, tetapi dampak jangka panjangnya masih terasa.

Masalah lain yang tak kalah besar adalah mahalnya biaya membesarkan anak. Laporan YuWa Population Research Institute di Beijing pada 2024 menyebut China sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak, terutama karena biaya pendidikan yang tinggi dan lingkungan akademik yang sangat kompetitif.

Rata-rata, biaya membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China mencapai 75.700 dolar AS atau sekitar Rp1,24 miliar. Kondisi ini semakin diperberat oleh perlambatan ekonomi dan krisis properti yang menggerus tabungan keluarga muda.

Situasi tersebut membuat banyak pasangan merasa ragu menatap masa depan. China pun kini menghadapi perubahan besar, dari negara dengan kelebihan populasi menjadi negara yang dilanda krisis generasi muda dan penurunan angka kelahiran.