Komite Pemilih Indonesia Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Jadikan Biaya Politik sebagai Alasan!

JAKARTA, iNews.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia  (TePI) Jeirry Sumampow menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD. Ia meminta agar alasan biaya politik tak digunakan untuk merealisasikan pilkada langsung.

Jeirry menegaskan, pilkada langsung adalah mandat reformasi untuk memutus rantai 'praktik dagang sapi' yang dulu masif terjadi di DPRD. Untuk itu, ia menilai mengembalikan pemilihan ke DPRD merupakan sebuah kemunduran luar biasa.

"Kita akan kembali ke era di mana kepala daerah hanya menjadi sandera atau petugas partai di daerah. Hubungan akuntabilitas kepada rakyat akan putus, digantikan oleh hubungan balas budi kepada pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah," ujar Jeirry saat dihubungi, Selasa (30/12/2025).

Jeirry menegaskan tak ada alasan untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD. Menurutnya, banyak cara untuk menekan biaya politik agar pilkada bisa berlangsung efisien.

"Jangan jadikan biaya politik sebagai alasan untuk merampas kedaulatan. Jika Pilkada dianggap mahal, solusinya adalah digitalisasi pemilu, reformasi pendanaan parpol, dan penegakan hukum yang galak terhadap pelaku politik uang," tegasnya.

"Jangan rakyat yang dikambinghitamkan. Rakyat sudah makin baik dengan hak pilih langsung sejak 2005, jangan lagi dipaksa kembali menjadi penonton dalam menentukan nasib daerahnya sendiri," sambungnya.

Jeirry menilai, alasan menekan ongkos politik untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD merupakan sebuah penyesatan logika publik. Masalah ongkos politik mahal itu, kata dia, berakar pada perilaku elit dan tata kelola partai politik sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsungnya. 

Untuk itu, Jeirry menilai, mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung tak akan menghapus politik uang, melainkan hanya melakukan lokalisasi korupsi. 

"Transaksi gelap yang tadinya menyasar massa, kini cukup dilakukan di ruang-ruang tertutup antar-elit fraksi dan elit partai. Ini jauh lebih berbahaya bagi integritas demokrasi," ujar Jeirry.

"Karena itu, Tepi Indonesia secara tegas menolak wacana ini. Pilkada melalui DPRD hanya akan memperkuat cengkraman oligarki dan mempermudah para cukong untuk 'membeli' kepemimpinan daerah dengan harga yang lebih 'murah' di meja makan para petinggi partai," pungkasnya.