BMKG Ungkap 14 Zona Merah Megathrust, Anggota DPR Desak Kewaspadaan Nasional

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VIII DPR Sandi Fitrian Noor meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional secara komprehensif menyikapi imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebab, BMKG telah mengidentifikasi 14 zona merah megathrust yang berpotensi memicu gempa hingga tsunami di sejumlah daerah serta prakiraan cuaca ekstrem hingga Januari 2025. 

Menurut dia, temuan itu bisa menjadi modal untuk mewaspadai potensi bencana alam di tanah air.

"Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan dasar kesiapan kita yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi. Ini saatnya kita bertindak kolektif, dari tingkat pemerintah pusat hingga keluarga di rumah," ujar Sandi, Selasa (16/12/2025).

Dia mengatakan, Indonesia berada di jalur ring of fire atau cincin api pasifik dengan pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Dia menilai temuan BMKG itu menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 

"Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi." tutur dia.

Di sisi lain, Sandi juga menyoroti fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Menurutnya, hal itu turut meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan dan aktivitas sosial ekonomi.

Untuk memitigasi dampak itu, Sandi mendesak pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi zona megathrust ke seluruh lapisan masyarakat, peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT dan RW. 

"Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol Lari, Jauh, Tinggi saat terjadi gempa besar di pesisir," kata dia.

Di sisi lain, dia menilai perlu adanya penguatan sistem peringatan dini atau early warning system dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat alat sensor peringatan dini atau seismic sensor. 

"Latihan simulasi evakuasi bencana, tidak hanya untuk bencana gempa tsunami, tapi juga bencana karena cuaca ekstrem yang mungkin terjadi secara bersamaan. Hal ini sangat penting sehingga masyarakat terlatih adaptasi rencan kontinjensi," ucap Sandi.

Sandi menilai, upaya penegakan hukum terkait tata ruang juga diperlukan untuk mencegah dampak bencana. Pemerintah diminta harus konsisten untuk mendorong moratorium izin di zona sempadan pantai dan rawan longsor. 

“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mari kita jadikan informasi dari BMKG ini sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan bangsa. Pemerintah harus memimpin, DPR akan mengawal anggaran dan kebijakan, tetapi ujung tombaknya ada pada kesadaran setiap warga masyarakat. Mencegah korban jiwa adalah prioritas utama. Kesigapan kita hari ini akan menentukan keselamatan kita esok hari,” tutur Sandi.

Diketahui, BMKG merilis 14 zona megathrust yang berpotensi memicu gempa hingga tsunami dengan magnitudo 8-9 di sejumlah wilayah Indonesia. Adapun ke-14 zona Megathrust yang berpotensi terjadi gempa Tsunami mencakup zona Aceh-Andaman.

Kemudian, Nias-Simeulue, Batu, Mentawai-Siberut, Mentawai- Pagai, Enggano, Jawa, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan dan Filipina Tengah. 

BMKG mengatakan sebanyak dua dari 14 zona megathrust tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona jawa bagian barat (Selat Sunda) dengan gempa terakhir 1757 dan zona Mentawai Siberut dengan gempa terakhir 1797.