Banjir Sumatra, Hasan Nasbi: yang Berhak Ingatkan Menteri hanya Presiden Prabowo
JAKARTA, iNewas.id - Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan persoalan banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra tidak bisa langsung dikaitkan dengan kesalahan satu atau dua menteri. Dia menekankan akar persoalan harus dilihat dalam rentang waktu yang panjang.
“Ini bukan kesalahan satu orang dua orang. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Itu yang harus ditelusuri, benar tidak terjadi kesalahan di situ,” ujar Hasan dalam unggahan akun Instagram-nya, Minggu (7/12/2025).
Hasan juga menyoroti munculnya sindiran antarmenteri pascabanjir tersebut. Menurutnya, tindakan saling menyindir justru mengaburkan persoalan utama dan menunjukkan ketidaksatuan kabinet.
"Ketika ada menteri menyenggol menteri lain, kelihatan tidak kalau kabinet jadi tidak solid? Padahal kita sekarang lagi butuh-butuhnya solid,” ujarnya.
Dia mengingatkan evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bosnya kabinet, yaitu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan, baik tertutup maupun terbuka,” tutur dia.
Hasan menambahkan, menteri yang baru menjabat sekitar satu tahun tidak serta-merta dapat disalahkan atas bencana yang dianggapnya merupakan akumulasi persoalan puluhan tahun. Dia meminta kritik diarahkan untuk penyelesaian jangka panjang, bukan saling menyalahkan di ruang publik.
"Semua kita taubatan nasuha, tapi dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan main pukul rata,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyinggung kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra. Terkait hal tersebut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu telah mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk mengevaluasi total terkait kebijakan lingkungan.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global, di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Surat yang dikirimkan Cak Imin ditujukan untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.
"Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah, bahasa NU-nya taubatan nasuha," ucap Cak Imin.
Ketua Umum PKB ini menambahkan, taubatan nasuha yang dimaksud yaitu evaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
"Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat," kata dia.
